Diduga Korupsi Bantuan Covid-19, Ketua Forum Komunikasi TPQ di Bojonegoro Dipenjarakan



SUMBARNET.COM - Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Quran (FKPQ) SDK Kabupaten Bojonegoro (45) Warga Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro tetap salat Jumat berjamaah di masjid. Saat berangkat ke masjid dia dikawal oleh dua orang petugas dari Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Karena jarak kantor kejaksaan dengan masjid lumayan dekat, mereka berangkat dengan jalan kaki.


Jumat 29 Oktober 2021 lalu menjadi hari terakhir dia melakukan salat Jumat di masjid dengan bebas. Dikutip dari beritajatim.com karena usai jumatan itu SDK ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA setempat karena dugaan kasus korupsi bantuan operasional Covid-19 untuk Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ).


Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Badrut Tamam mengatakan, penetapan tersangka terhadap Ketua Forum TPQ Kabupaten Bojonegoro, berinisial SDK asal Kecamatan Bojonegoro itu setelah penyidik Kejaksaan Negeri melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan bukti-bukti yang mengarah pada pelangaran terhadap perundang-undangan yang berlaku. “Setelah penetapan tersangka, kami langsung melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari pertama,” ujarnya.


Hasil penyelidikan yang diperoleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro diduga tersangka telah melakukan pungutan terhadap bantuan operasional pendidikan keagamaan islam pada masa pandemi Covid-19 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2020. Penyaluran dana tersebut dimaksudkan untuk pemulihan ekonomi nasional bagi seluruh lembaga keagamaan islam. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut seharusnya dipakai operasional, honor, dan membeli peralatan protokol kesehatan.


Secara nasional alokasi anggaran yang disediakan Kemenag RI sebesar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Kabupaten Bojonegoro sendiri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14,260 miliar yang diperuntukkan untuk 1.426 lembaga yang tersebar di 27 kecamatan. Dari alokasi tersebut terealisasi untuk 1.322 lembaga dengan masing-masing mendapat Rp10 juta. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) itu sistem pencairannya melalui Forum Komunikasi PQ di tingkat Wilayah Jawa Timur, Kabupaten, hingga Kecamatan.


“Tersangka melakukan pemungutan terhadap masing-masing lembaga penerima sebesar Rp1 juta atas nama Forum Komunikasi PQ Kabupaten. Dari total yang dikumpulkan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,07 miliar,” jelasnya.


Menurut Badrut Taman, pungutan yang dilakukan tersangka itu dengan dalih sebagai infak. Selain melakukan pungutan, tersangka sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik, juga mendapat double anggaran yang diterima dari lima lembaga penerima. Dari bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik saat ini hanya mengarah pada satu orang tersangka. Namun, dalam pelaksanaan baik penyidikan maupun penuntutan ada pengembangan tersangka baru.


“Kami juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang menyangkut perkara ini. Termasuk uang yang sudah dikembalikan yang berpotensi mergikan negara sebesar Rp384,5 juta,” pungkasnya.


Sementara diketahui, proses penyidikan kasus ini penyidik sudah memeriksa 120 orang saksi, baik dari FKPQ Wilayah Jawa Timur, Kabupaten hingga Kecamatan, Kemenag, kepala lembaga penerima, dan dua orang saksi ahli dari Keuangan dan ahli PBJ.


Sementara saat akan digiring ke Lapas Kelas IIA Bojonegoro tersangka, SDK mengaku tidak melakukan potongan seperti apa yang disangkakan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Namun, sebagai warga negara, pihaknya mengaku tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Tidak ada potongan.

Kita hormati proses hukum yang berlaku,” tegasnya. (AdF/lus/ted)

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius