Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra ke Polda Sumbar Konsultasi Hukum Tentang Pemalsuan Stempel

 



SUMBARNET.COM - Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra datangi  Polda Sumbar, pada Kamis (6/1) guna melakukan konsultasi hukum terkait rencana adanya dugaan sejumlah pihak yang telah memalsukan stempel Ketua DPRD Kabupaten Solok dan pencemaran nama baiknya.


“Kedatangan saya ke Polda Sumbar untuk berkonsultasi hukum tentang pemalsuan stempel Ketua DPRD Kabupaten Solok, serta pencemaran nama baik saya di Kabupaten Solok,” ucap Dodi Hendra saat ditemui awak media di Mapolda Sumbar.


Lebih lanjut, Dodi Hendra menjelaskan, pemakaian stempel tersebut terjadi dari Mei 2021 hingga Agustus 2021. “Saya menduga ada yang memanfaatkan stempel Ketua DPRD untuk membuat anggaran dan lain-lainnya. Di lembaga DPRD Kabupaten Solok yang memegang stempel Ketua DPRD itu hanya saya selaku Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Solok,” tambahnya.


Untuk pencemaran nama baik, Dodi Hendra menjelaskan beberapa pihak telah menyatakan dirinya berhenti sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Solok. “Entah siapa pelakunya yang menyatakan saya telah berhenti menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Solok,” ujarnya.


Konsultasi hukum untuk melaporkan sejumlah pihak yangdilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra, merupakan buntut dari pemecatan dirinya dari jabatan Ketua DPRD oleh rekomendasi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok, pada sidang paripurna di DPRD Kabupaten Solok, 30 Agustus 2021 lalu.


Tetapi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar pada 7 Desember 2021 bernomor 120/ 5 48/Pem-Otda/2021 yang lalu, Gubernur Sumbar menyatakan pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten Solok tidak dapat dilanjutkan.


Sehingga Dodi Hendra diakui secara sah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok di sisa masa jabatan 2019-2024.


Dalam putusan Gubernur Sumbar tersebut menjelaskan, usulan peresmian pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten Solok merupakan hasil (resultante) dari serangkaian proses yang merupakan conditie sine qua non (sebab-akibat) dari terbitnya Surat Keputusan BK DPRD Kabupaten Solok Nomor 189/14/BK/DPRD-2021, tanggal 18 Agustus 2021 dan Keputusan BK DPRD Kabupaten Solok Nomor 175/01/BK/DPRD/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang mengandung cacat formil dan tidak sesuai dengan kewenangan.


Maka keputusan Tata Usaha Negara yang akan diterbitkan (Keputusan Gubernur) tidak memenuhi ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. (red/ktk)


0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius