SUMBARNET.COM  - Tantangan besar bagi Indonesia saat ini salah satunya ialah menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat dan dapat dieksekusi dengan cepat. Program-program tersebut dibutuhkan untuk mencegah agar laju pertumbuhan ekonomi negara tidak terkoreksi lebih dalam.

"Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan, agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi," ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai penetapan program pemulihan ekonomi nasional dan perubahan postur APBN tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui telekonferensi pada Rabu, 3 Juni 2020.

Berdasarkan data yang diperoleh, di tengah tantangan yang dihadapi, perekonomian pada kuartal pertama tahun ini masih tumbuh sebesar 2,97 persen. Presiden berharap agar laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua hingga keempat mendatang tetap dapat dijaga dan tidak merosot bahkan mencapai angka minus.

"Karena itu saya minta agar semua skema pemulihan ekonomi yang telah dirancang seperti subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja, PMN untuk BUMN, dan investasi pemerintah untuk modal kerja saya harapkan, minta, dan ingin pastikan ini harus segera operasional di lapangan," tuturnya.

Kepala Negara menekankan, program pemulihan ekonomi nasional dimaksud harus dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha, utamanya yang bergerak di sektor industri padat karya.

Sektor tersebut perlu diberikan perhatian khusus agar mereka tetap mampu beroperasi dan mencegah terjadinya PHK secara masif sekaligus mampu mempertahankan daya beli para pekerja dan karyawannya.

"Sektor ini  menampung tenaga kerja yang sangat banyak sehingga goncangan pada sektor ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya," kata Presiden.

Dalam menjalankan program-program tersebut, nantinya pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait harus berdampingan dan bersedia memikul beban dan bergotong royong untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, yakni agar kegiatan produktif para pelaku usaha dapat tetap berjalan, mencegah terjadinya PHK masif, menjaga stabilitas sektor keuangan dan roda perekonomian.

"Saya minta konsep berbagi beban, _sharing pain_, harus menjadi acuan bersama. Antara pemerintah, BI, OJK, perbankan, dan pelaku usaha harus betul-betul bersedia memikul beban, bergotong royong. Bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian," ucapnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan mampu mencegah terjadinya risiko _moral hazard_. Untuk itu, diperlukan pengawasan dan pendampingan dalam menjalankan program-program tersebut.

"Saya minta pada Jaksa Agung, BPKP, LKPP, dari awal sudah melakukan pendampingan. Jika diperlukan KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini penting," tegasnya.

Adapun terkait perubahan postur APBN tahun 2020, Presiden mendapat laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan Covid-19 dan berbagai langkah strategis pemulihan ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN. Untuk itu Presiden meminta Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk melakukan kalkulasi lebih cermat, lebih detail, dan lebih matang terhadap berbagai risiko fiskal ke depan.

"Saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, dipercaya, dan tetap kredibel," tandasnya.


Jakarta, 3 Juni 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

SUMBARNET.COM - Pertemuan dengan delapan tokoh lintas agama diadakan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin di Istana Merdeka, Selasa sore, 2 Juni 2020.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada pukul 15.00 WIB tersebut, Presiden menjelaskan langkah-langkah pemerintah tentang penanganan covid-19 dan menjelaskan upaya yang telah dilakukan selama ini.

“Pandemi Covid-19 telah menyebar di 215 negara, baik negara maju, negara berkembang, negara kaya, miskin, negara besar, kecil semua terkena pandemi Covid,” ucap Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 ini bukan lagi hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga telah berdampak ke sektor lain.

“Masalahnya bukan di sisi kesehatan saja, tapi juga sudah masuk ke bidang lain seperti ekonomi dan sosial,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta masukan dari para tokoh lintas agama terkait kesiapan penerapan prosedur kenormalan baru utamanya di tempat-tempat ibadah.

Adapun hal lain yang dibahas oleh Presiden dan para tokoh lintas agama adalah pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Sebagaimana diketahui Kementerian Agama telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji pada tahun 2020. Hal tersebut juga telah mendapat dukungan dari organisasi Islam di Tanah Air.

“Sesuai ketentuan Islam, keamanan adalah salah satu syarat utama pelaksanaan ibadah haji. Demi kemasalahatan bersama ada baiknya pemerintah Indonesia mempertimbangkan dengan seksama untuk tidak menyelenggarakan ibadah haji 1441 H,” sebagaimana tercantum dalam pernyataan tertulis Abdul Mu’ti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dalam pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Adapun tokoh lintas agama yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmi Faishal Zaini, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Muhyiddin Junaidi, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Arief Harsono, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Xs. Budi Santoso Tanuwibowo.

Jakarta, 3 Juni 2020
Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

SUMBARNET.COM - AKBP. Dwi Nur Setiawan.SIK.MH, Kapolres Agam Provinsi Sumatera Barat melakukan penyerahkan bantuan kepada masyarakat sebanyak 10 (sepuluh) ton beras, Selasa, 2 Juni 2020.

Kegiatan itu dilakukan dilokasi penyerahannya tempatnya dihalaman depan Mako Polres Agam yang dilaksanakan secara upacara diwilayah hukum Polres Agam. Bantuan itu untuk bagi terkena dampak Covid – 19 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Agam.

Kegiatan dalam upacara tersebut dihadiri dan diikuti oleh Wakapolres Agam Kompol. H. Nasir, Kabag Ops Polres Agam AKP. Antonius Dachi. SH, Wa Kabag Sumda Polres Agam Kompol. Jonianto, Kabag Ren Polres Agam AKP. M. Arif. MU, Kasat Reskrim Polres Agam AKP. Fahrel Haris. SH. MH, Kasat Sabhara Polres Agam AKP. Handi Satria, Kasat Binmas Polres Agam Iptu. Darman, Kasat Intelkam Polres Agam AKP. Dwi Haryanto, Kasat Lantas Polres Agam Iptu. Dedi Antonis. SH, Kasat Tahti Polres Agam Ipda. Yuliati, Kasi Propam Polres Agam Iptu. Yasrizal, Kasi Was Polres Agam Ipda. Mauki Dafri, Para Kapolsek Jajaran Polres Agam, Personil Babhinkamtibmas jajaran Polres Agam, Personil Perwira dan Bintara Polres Agam dan susunan upacaranya berupa Penghormatan pasukan kepada Inpsektur upacara, Laporan Komandan Upacara, Perwakilan Polsek penerima bantuan beras untuk masyarakat yang diserahkan kepada Kapolsek jajaran Polres Agam, Amanat Inpsektur Upacara yang mengatakan bahwa "Kegiatan ini adalah salah satu bentuk Bhakti Sosial Polri untuk masyarakat yang terkena dampak dari Covid-19.

Lanjut, Kapolres Agam AKBP. Dwi Nur, bantuan ini bukan bantuan dari saya, bantuan ini adalah bantuan dari Polri untuk warga atau masyarakat, diharapkan kepada Kapolsek dan Bhabinkantibmas agar menyalurkan bantuan tepat sasaran".tegas Kapolres Agam.(Humas)

SUMBARNET.COM - Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, disambangi oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka meninjau kesiapan penerapan prosedur kenormalan baru di sarana ibadah, pada Selasa (2/6).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga memeriksa perkembangan proyek renovasi masjid tersebut setelah sebelumnya dikunjungi Presiden pada awal Februari 2020 lalu.

"Sampai hari ini telah selesai kurang lebih 90 persen dan renovasi besar ini akan diselesaikan insyaallah nanti di awal bulan Juli," ujarnya saat memberikan keterangan.

Namun, hingga saat ini belum diputuskan apakah nantinya masjid Istiqlal akan langsung dibuka dan dapat digunakan untuk umum setelah renovasi selesai dilakukan pada bulan tersebut. Menurut rencana awal yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, apabila tidak ada kendala, pembukaan kembali masjid tersebut selepas renovasi akan dilakukan pada bulan Juli mendatang.

Kepala Negara berpesan agar keputusan yang nantinya diambil harus dilandasi oleh data-data ilmiah dan melalui tahapan-tahapan dan protokol yang ketat.

"Karena kita tahu bahwa penyebaran Covid sampai saat ini di Tanah Air memang belum semua provinsi dan wilayah bisa dikendalikan," ucapnya.

"Oleh sebab itu, pembukaan baik untuk tempat ibadah maupun aktivitas ekonomi, sekolah, semuanya melalui tahapan-tahapan yang ketat dengan melihat angka-angka kurva dari R0 dan Rt nya. Semuanya memakai data-data keilmuan yang ketat sehingga kita harapkan akan berjalan dari tahapan ke tahapan, dari sektor ke sektor, dari provinsi ke provinsi sesuai dengan angka-angka yang tadi saya sampaikan," imbuh Presiden.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta pengelola Masjid Istiqlal untuk menyiapkan sedari sekarang protokol kesehatan yang harus diterapkan para jemaah untuk kenyamanan dan keselamatan bersama.

"Tadi saya titip untuk disiapkan protokol-protokol kesehatan sehingga nanti pada saat kita melaksanakan salat di Masjid Istiqlal ini semuanya aman dari Covid," tuturnya.

Untuk diketahui, renovasi lingkungan dan bagian bangunan masjid dengan daya tampung jemaah hingga mencapai 200 ribu orang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangunan masjid sebagai salah satu bangunan cagar budaya sekaligus mendukung peningkatan fungsi aktivitas sosial keagamaan, kantor, dan kegiatan kemasyarakatan. Renovasi yang dilakukan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden sejak tahun 2019 lalu.

Mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga.


Jakarta, 2 Juni 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

SUMBARNET.COM - Polsek Daha Selatan di Provinsi Polda Kalimantan Selatan diserang seseorang dini hari tadi. Satu pelaku dan satu anggota Polri tewas dalam peristiwa itu.

Dalam hal ini, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes. Pol. Mochamad Rifa’i mengungkapkan pelaku yang menyerang Polsek Daha Selatan ini menggunakan samurai. Pelaku berhasil dilumpuhkan aparat dengan timah panas. Pelaku tewas saat dalam proses evakuasi ke Rumah Sakit Hasan Basry Kandangan.

“Pelaku meninggal dunia di rumah sakit,” terang Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Mochamad Rifa’i, Senin (01/06/2020).

Kombes Rifa’i menerangkan awalnya pelaku diberi tembakan peringatan. Namun pelaku tak kunjung menyerah hingga akhirnya polisi melepaskan tembakan terarah dan terukur berujung pelaku tumbang.

“Diberi tembakan peringatan, pelaku tidak mau menyerah. Akhirnya karena membahayakan nyawa anggota, dilumpuhkan,” imbuh Rifa’i.

Akibat insiden ini, ada dua anggota Polsek Daha Selatan yang menjadi korban penyerangan. Satu anggota yang tewas adalah Brigadir Leonardo Latupapua, sementara anggota yang terluka adalah Brigadir Djoman Sahat Manik Raja.

Akibat peristiwa penyerangan terjadi pada dini hari tadi, tepatnya pada pukul 02.15 Wib. Selain pelaku, dua anggota polisi yang menjadi korban juga dilarikan ke rumah sakit pasca kejadian tersebut.

Sumber: Divisi Humas Polri


SUMBARNET.COM - Provinsi Sumatera Barat telah diberikan kesempatan masuk ke tahapan pembentukan tatanan kehidupan baru (new normal), setelah sejumlah kebijakan dilakukan untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Namun Pemerintah Provinsi Sumbar mengambil kebijakan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 7 Juni nanti.

Masa perpanjangan ini diharapkan untuk dapat memperjelas penafsiran new normal agar semua pihak di daerah ini seirama dalam pelaksanaannya. Pelajaran berharga dari penerapan PSBB dapat menjadi pertimbangan untuk kebijakan dan kegiatan selanjutnya, serta membuat semua stakeholder terkait ikut berperan secara aktif dalam penerapan new normal nantinya.

“Banyak pakar menyatakan pelaksanaan new normal dilatarbelakangi ekonomi. Memang Covid-19 membuat ekonomi kita morat-marit. Bukan itu saja, pendidikan kita berantakan, sosial budaya pun berantakan, kesehatan kita dan sebagainya. Makanya penafsiran new normal harus jelas hingga masyarakat tidak buat penafsiran sendiri-sendiri nantinya dan semua terlibat dalam penerapannya,” ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi, dalam Dialog Khusus hasil kerjasama DPRD Sumbar dengan Radio Padang FM yang dipandu Jadwal Djalal, akhir pekan lalu.

Supardi mengatakan untuk menyikapi perkembangan pandemi Covid-19 saat ini, DPRD Sumbar sesuai tugas dan kewenangan tentu melakukan tugas pengawasan, baik itu terhadap budget atau anggaran refocusing yang dilakukan pemerintah maupun tugas pengawasan terhadap antisipasi penyebaran Covid-19.

Supardi mengingatkan tentang PSBB tahap II yang berakhir pada 29 Mei dan diperpanjang lagi hingga 7 Juni 2020. Sebelumnya Presiden Jokowi telah mengumumkan ada empat daerah yang akan melakukan new normal, termasuk di dalamnya Provinsi Sumbar.

Namun, katanya, ada pertanyaan besar yang harus kita jawab dengan masuknya Sumbar sebagai daerah yang melaksanakan new normal. Pertanyaannya adalah apakah dimasukkannya Sumbar sebagai daerah yang melaksanakan new normal itu karena pemerintah menganggap Sumbar daerah yang berhasil atau PSBB yang dilaksanakan gagal.

“Harus jelas, harus tuntas terjawab agar kita bisa memastikan new normal bagaimana yang dilaksanakan di daerah kita. Jika dianggap berhasil dalam PSBB, berarti kita tinggal melanjutkan dan memperbaiki apa yang kurang dalam pelaksanaan PSBB. Jika dianggap gagal melakukan PSBB tentu kita melaksanakan hal berbeda,” tegasnya.

Supardi optimis dengan didapatnya kepastian tersebut, bisa diberikan penjelasan yang tepat, jelas dan terukur kepada publik. Kebijakan dan tindakan yang dilakukan pun bakal mengacu kepada hal itu. Makanya dalam waktu dekat, DPRD akan undang gubernur untuk memberikan penjelasan apa benar sesungguhnya hubungan PSBB dengan new normal itu.

Politisi dari Partai Gerindra itu, secara tegas menyatakan harus dipahamkan bahwa kebijakan pemerintah tentunya menyangkut keselamatan republik. Jadi apapun kebijkan dari pemerintah harus kita kawal semaksimal mungkin.

Selain itu, katanya lebih lanjut, ada kisi-kisi tertentu yang bisa diberikan inovasi kita dalam hal ini Pemprov Sumbar dan kepala-kepala daerah di seluruh Sumbar. Kepala daerah diharapkan untuk mengembangkan definisi new normal sesuai dengan kearifan, seusai dengan standar, sesuai kultur, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di Sumbar.

“Jadi jangan disamakan dengan new normal di DKI, Jawa Barat dan lainnya. Dibutuhkan kepiawaian Panglima Covid-19 Sumbar untuk menyiasati new normal di Sumbar. Harus dijelaskan ke publik sehingga pemahaman itu membuat Sumbar berhasil menerapkannya dengan kerja keras dan kerja cerdas semua pihak,” ujarnya.

Bahkan Supardi menyatakan, jika kepala daerah butuh aturan sebagai payung hukum dalam mengawal pelaksanaan new normal ini, DPRD akan mempersiapkannya. “Jika perlu, DPRD akan menjadikannya perda inisiatif agar cepat prosesnya dan semua stakeholder dapat berperan secara aktif hingga memberi solusi serta penguatan terhadap mereka yang terdampak sekali oleh Covid-19,” pungkasnya.

Pemerintah diharapkan agar berkomunikasi atau memberi imbauan kepada orang-orang yang mampu secara finansial, baik di rantau atau di kampung halaman, untuk membantu membangkitkan kembali perekonomian mereka. Mari sama-sama memberikan solusi hingga tidak terlalu bertumpu kepada bantuan bantuan lansung tunai atau sembako saja.(fwp-sb/Zul)

SUMBARNET.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disepakati oleh 18 Wali Kota dan Bupati hingga tanggal 7 Juni 2020 mendatang.

Terlihat dari pantauaan awak media posko penanganan Covid-19 di Bungus Teluk Kabung aktif mengawasi dan mengontrol kendaraan dari Kabupaten Pesisir Selatan menuju Kota Padang.


Danramil 07 Bungus Teluk Kabung Kapten Infanteri Anwar yang juga sekaligus Danpos Siaga Covid-19 daerah setempat menyebut, "saya sangat berharap agar masyarakat mematuhi dan tetap disiplin secara terus menerus didalam menjalankan PSBB guna memutus mata rantai penularan Covid-19", sebutnya, pada Senen (1/6).

Kapten Anwar meminta kepada masyarakat untuk aktif melakukan pencegahan dengan memakai masker bila keluar rumah, rajin cuci tangan pakai sabun, jaga jarak fisik dan hindari kerumunan.

"Upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama - sama dan bergotong royong serta disiplin, mari kita yakini bahwa Sumbar khususnya Kota Padang bisa melewati pandemi ini dengan tenggang rasa yang kuat mulai dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal masing - masing", kata Kapten Anwar.

Kapten Anwar juga mengajak masyarakat memastikan diri dan keluarga tidak tertular dan pastikan jika tertular untuk tidak menulari.

Kapten Anwar menambahkan, "tadi kami sempat mendengar keluhan masyarakat yang melewati perbatasan menuju Pessel agar meninggalkan KTP bagi yang tidak memiliki KTP Pesel tetapi petugas tidak memberi surat tanda terima sehingga masyarakat dimaksud membatalkan perjalanannya dan balik ke Kota Padang", ujarnya.

"Disini kami menjalankan tugas dengan ketat tetapi tidak kaku, tetap memakai nirani agar masyarakat tidak merasa dirugikan", tutup Kapten Anwar sambil memperlihatkan tanda terima pertinggal KTP.(AdF/Gan)

SUMBARNET.COM - Artis Halsey ikut meluapkan permohonan atas meninggalnya pria Afro-Amerika, George Floyd akibat disiksa oleh beberapa polisi di Minneapolis, Amerika Serikat. Namanya pun terdaftar dalam Trending Topic Twitter pada Minggu, 31 Mei 2020 karena warganet kagum dengan kontribusi Hasley untuk memperoleh kebenaran.

Akun Twitter-nya setuju dengan cuitan mengedepankan hukuman yang layak untuk para oknum polisi tersebut. Selain itu, Halsey juga turun ke jalan untuk ikut demo hingga udara gas mata. Seperti apa faktanya? Simak ulasan berikut.

Media maya Twitter tengah dihebohkan dengan kabar pria Afro-Amerika berkulit hitam, George Floyd. Dilansir dari Etonline , Floyd meninggal setelah petugas kepolisian mencekik lehernya dengan lutut selama lebih dari tujuh menit.

Alasan mengapa oknum polisi bertindak seperti itu karena mengharapkanai Floyd melakukan pemalsuan di luar toko makanan. Lantas, kabar ini membuat warga Amerika Serikat marah dan melakukan demo di Minneapolis demi menuntut keadilan. Mereka meminta oknum polisi yang menembak leher Floyd itu pantas sesuai kasus pembunuhan.

Tak hanya masyarakat biasa, penyanyi Halsey juga turun ke jalan atas kasus tersebut. Di Instagram, cewek 25 tahun itu mengungkapkan alasan mengapa oknum kepolisian berhak menyetujui lebih banyak hanya membahas cuti berbayar. Berkat kasus tersebut, tagar  BlackLivesMatter  sedang tren  di berbagai media sosial. Tak hanya sendiri, Halsey juga ditemani dengan beberapa rekan artis yaitu Emily Ratajkowski, Kendrick Sampson, dan Rapper J. Role.

"George Floyd adalah seorang pria kulit hitam yang dipecat oleh seorang petugas polisi. Dia tidak beraksi dan mendapat dukungan karena melakukan perlawanan. Mengangkat suara anggota kulit hitam di komunitas, semua orang harus menyuarakan rasa takut, berusaha, atau membuat kesedihan mereka. Petugas polisi yang mendukung telah diberhentikan dan diberikan cuti berbayar. Ini bukan hukuman yang cukup untuk hukuman. Mereka harus dituntut, "kata Halsey dikutip IntipSeleb lewat Instagram yang diunggah pada Kamis, 28 Mei 2020.

Tak hanya masyarakat biasa, penyanyi Halsey juga turun ke jalan atas kasus tersebut. Di Instagram, cewek 25 tahun itu mengungkapkan alasan mengapa oknum kepolisian berhak menyetujui lebih banyak hanya membahas cuti berbayar. Berkat kasus tersebut, tagar  BlackLivesMatter  sedang tren  di berbagai media sosial. Tak hanya sendiri, Halsey juga ditemani dengan beberapa rekan artis yaitu Emily Ratajkowski, Kendrick Sampson, dan Rapper J. Role.

"George Floyd adalah seorang pria kulit hitam yang dipecat oleh seorang petugas polisi. Dia tidak beraksi dan mendapat dukungan karena melakukan perlawanan. Mengangkat suara anggota kulit hitam di komunitas, semua orang harus menyuarakan rasa takut, berusaha, atau membuat kesedihan mereka. Petugas polisi yang mendukung telah diberhentikan dan diberikan cuti berbayar. Ini bukan hukuman yang cukup untuk hukuman. Mereka harus dituntut, "kata Halsey dikutip IntipSeleb lewat Instagram yang diunggah pada Kamis, 28 Mei 2020.

Source: Intipseleb.com

SUMBARNET.COM - Banyak netizen mengagumi Tante Ernie karena sangat viral di media sosial, sehingga netizen menjulukinya sebagai wanita pemersatu bangsa.

Sosok Tante Ernie memang enggak pernah habis diperbincangkan. Terutama di kalangan netizen. Banyak yang kagum dengan pesona wanita berusia 50 tahun itu sehingga Tante Ernie diberi julukan ‘Pemersatu Bangsa’.

Julukan Pemersatu Bangsa diberikan kepada Tante Ernie saat dia tampil di podcast Gofar Hilman. Tante Ernie dianggap menyatukan para penggemarnya dari berbagai kalangan, tak terkecuali Hotman Paris si pengacara flamboyan.

Dalam sebuah postingan foto Tante Ernie, Hotman memberikan like dan emoticon hati. Enggak lama setelah Hotman komentar, netizen langsung menimpali.

“Memang bang Hotman menang di semua lini haha,” kata salah seorang netizen.

Semenjak viral, makin banyak yang penasaran dengan kegiatan Tante Ernie. Pemilik nama asli Ernie Judojono itu makin sering posting kegiatannya di medsos.(**)

SUMBARNET.COM - Peringatan hari lahirnya Pancasila diikuti oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat secara virtual yang berlangsung tepat dimulai jam 08.00 Wib tanggal 1 Juni 2020 di ruang kerja gubernur.

Dalam arahannya, presiden sampaikan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila harus kita hadirkan secara nyata dalam kehidupan kita, Pancasila harus terus menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kita, nilai yang bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah, nilai yang hidup terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia.

"Tidak hentinya saya mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan kita kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan." ujar Presiden

Presiden melanjutkan "Untuk melayani masyarakat, jangan membeda-bedakan kelompok, ras dan agama, serta untuk memenuhi kewajiban kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". 

Seusai upacara virtual, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang didampingi Wakil Gubernur Nasrul Abit juga menyampaikan ucapan selamat hari lahirnya Pancasila dan berharap ditengah terpaan covid-19 tetap menjaga jato diri sebagai insan pancasila.

"Ditengah pandemi covid-19 yang menerpa kita, jangan sampai nilai-nilai pancasila kita lupakan. Pancasila adalah roh kebangsaan dan roh pemersatu kita. Tetaplah jadi insan yang pancasilais walau ditengah wabah covid. Diharapkan dengan kegotongroyongan dan dengan kebersamaan kita semua, wabah covid-19 ini segera berakhir" ungkap Irwan Prayitno.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius