SUMBARNET.COM - Sehubungan mengenai tindaklanjut dan penyelesaian laporan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung tentang laporan Seno Aji terkait dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bandar Lampung dalam penerbitan berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas nomor : 07/BA-08.01/II/2021.


Seno Aji memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung yang disampaikan secara tertulis dan diterima oleh tim pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Tegar. 


Berikut dikatakan oleh Seno Aji melalui keterangan persnya di Bandar Lampung pada Selasa (3/8/2021) sore. 

 

Seno Aji menyampaikan bahwa sebagai pelapor, dirinya telah mendapat proses tindaklanjut sampai dengan penyelesaian laporan dengan baik oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, sehingga terhadap sejumlah persoalan yang dialami pelapor terkait mekanisme dan prosedur pelayanan pengembalian batas yang seharusnya diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dapat terjawab dengan terang dan jelas.


"Sebagai pelapor telah mendapat jawaban melalui penjelasan secara langsung pada hari Kamis tanggal 22 Bulan Juli tahun 2021 oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung melalui Koordinator Penata Kadastral Pertama, Hasbi Al Farisi, A.Md dan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Ferdinand, S,SIT atas tindaklanjut dari surat pengaduan dan sanggahan/keberatan yang Saya sampaikan  kepada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung", terang Seno Aji yang dikenal sebagai sosok aktivis muda ini. 


Masih jelas Seno Aji, "sebagai pelapor yang merupakan pemilik Sertipikat hak milik (SHM) nomor 7943/KD/Kedamaian atas nama Srinatun Pujiastuti telah mendapat informasi dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terkait lokasi obyek tanah Sertipikat hak milik (SHM) nomor 7943/KD/Kedamaian yaitu berada disebelah barat lokasi tanah milik Saudari berinisial ATA SHM 7944/KD/Kedamaian, dimana lokasi obyek tanah SHM 7943/KD/Kedamaian atas nama Srinatun Pujiastuti telah berdiri bangunan (rumah tinggal) yang dibangun oleh Saudara berinisial HAR sedangkan alasan Saudara HAR mendirikan bangunan di atas lokasi obyek tanah milik SHM 7943/KD/Kedamaian karena berdasarkan SHM 7942/KD/Kedamaian atas nama inisial WYT  (Istri Saudara HAR) yang diperoleh berdasarkan proses jual beli dari Saudara inisial Ewn yang sebelumnya SHM 7942/KD/Kedamaian menjadi anggunan pinjaman di Bank Niaga yang akan dilakukan proses pelelangan", ungkap ketua DPW Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) itu.


Seno Aji yang dikenal sebagai sosok sederhana dan low profil ini menegaskan, "jika SHM 7942/D/Kedamaian atas nama WYT seharusnya terletak di sebelah barat SHM 7943/D/Kedamaian atas nama Srinatun Pujiastuti", tegasnya. 


"Maka atas dasar tindaklanjut dan penyelesaian laporan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terimkasih kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bapak Nur Rakhman Yusuf, S.Sos, bersama tim pemeriksa yaitu Bapak Tegar, Bapak Hardian Ruswan dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu", tutup Seno Aji. (*)



SUMBARNET.COM - Paripurna DPRD Sumbar agenda Penetapan RPJMD Sumbar Selasa 3/8-2021. Gubernur Sumbar Mahyeldi membuat paripurna terdiam, hanya HM Nurnas yang senyum terkulum saat Gubermur Sumbar menjawab berita viral donasi laboratorium pemeriksa swab Fakultas Kedokteran Unand.


Jawaban Mahyeldi cukup mengena selain ada kata malaikat juga sebut tugas Gubernur tidak menjawab berita viral.


Terkait viralnya perkara donasi publik untuk kebutuhan Lab FK. Unand dan setelah anggota DPRD Sumbar  Irwan Afriadi dan  Nofrizon pada Sidang Paripurna Penetapan RPJMD 2021-2026 bertanya pada Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Selasa (3/8), Gubernur pun menjawab dan menjelaskan. 


Berikut  jawaban Mahyeldi yang bikin politisi Partai Demokrat HM Nurnas senyum terkulum


1. Permintaan FK Unand untuk tahun 2021 baru masuk pada 4 Juli 2021.Permintaan tersebut kini sedang dibahas tim keuangan daerah berapa yang diminta dan berapa kemungkinan bisa disetujui. 


2. Donasi dari masyarakat soal itu silahkan saja


3. Bila bantuan dikaitkan dengan Pemprov. maka yang meminta harus belajar dulu terkait aturan yang mengikat tentang bantuan tersebut karena ada mekanismenya, kecuali uang pribadi yang diberikan. Mohon DPRD juga dapat sama sama memahaminya.


4. Tidak ada satu pun niat Pemda termasuk kabupaten kota yang tidak serius dengan ini.


"Kita sudah melakukan banyak hal tapi memang tidak semuanya diberitakan karena yang penting kita bekerja. Misal terkait oksigen kita sudah rapat Sabtu lalu dengan OPD dan rumah sakit. Terima kasih atas masukan DPRD


5. Soal viral itu, saya sudah ketemu dengan Rektor Unand sekitar pukul 14.00 Wib tadi, dijelaskan mekanisme dan segala sesuatunya agar bisa dipahami


6. Pemprov, saya sebagai Gubernur bukan malaikat, juga manusia biasa pasti ada kekurangan-kekurangan


7. Kami tidak akan komentari berita-berita viral karena pekerjaan kami bukan mengomentari tapi menjawab dengan kerja.


HM Nurnas yang senyum terkulum mengaku takjub dengan jawaban dan respon Gubernur Sumbar. 


"Setuju saya dengan uraian pak Mahyeldi di Paripurna tadi, dua catatan saya memang  betul Gubernur tidak malaikat, kedua soal tugas gubernur tidak menjawab berita viral, semoga saya dan DPRD Sumbar tidak gagal. paham memaknainya," ujar HM Nurnas. (AdF/iko) 



SUMBARNET.COM - Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi menyebutkan, bahwa Gubernur Sumbar telah menyampaikan kepada DPRD rancangan KUA- PPAS tahun 2022 perlu disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021 -2026.


"Keterbatasan kemampuan fiskal daerah disebabkan berkurangnya pendapatan daerah dan penerimaan dana transfer perlu disikapi secara bersama dengan memanfaatkan sumber pendapatan yang ada serta alokasikan anggaran tepat sasaran," ujar Supardi saat rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda  RPJMD Tahun 2021 -2026,  di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Selasa, 3 Agustus 2021.


Menurut Supardi, memperhatikan rendahnya kinerja pembentukan perda, maka kami ingatkan pemda dan komisi untuk membahas telah direncanakan di Bapemperda.


"Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021- 2026 untuk dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," ujar Supardi 


Lanjut Supardi, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Permendagri Nomor 86 tahun 2017 ,RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.


"Maka Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021 - 2026 , maka paling lambat ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2021," ujar Supardi 


Dikatakan Supardi, RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021 -2016, merupakan RPJMD yang kritis, karena merupakan periodesasi terakhir dari RPJPD Provinsi Sumbar Tahun 2005-2025 dan banyak terjadi perubahan kondisi nasional dan daerah sebagai dampak Pandemi Covid-19, maka berkurangnya  kapasitas fiskal daerah serta tidak sejalan nya periodesasi RPJMD dengan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Sumbar.


"DPRD Sumbar menyampaikan aspresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah. Dan dari pendapat akhir fraksi -fraksi tersebut,  pada prinsipnya semua fraksi dapat menyetujui Ranperda RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026  untuk diterapkan menjadi peraturan daerah dengan beberapa  catatan yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah dan OPD -OPD terkait dalam pelaksanaan RPJMD ini," ujar Supardi.


Novrizon fraksi Demokrat Provinsi Sumatera Barat mengatakan, kondisi covid 19 melanda Sumbar di daerah Kabupaten dan Kota banyak masyarakat terpapar, dia tidak melapor ke puskesmas dan dia tinggal di rumah.


"Kalau ini ditraking, kami yakin dan percaya ini semua daerah di traking udah menjadi level 4 ini kondisi rill. Ada satu kasus, dia terpapar di salah satu rumah Sakit di Payakumbuh dibawa ke kabupaten Agam," ujar Novrizon


"Kita siap untuk melakukan recofusing anggaran kalau betul untuk masyarakat dan Labor Unand sudah meminta donasi ,karena kurang perhatian Pemprov Sumbar," ujar Novrizon sembari menambahkan RPJMD kami mohon tidak ada lagi Copy paste jangan terjadi lagi, malu kita ini tersebar di seluruh Nusantara.


Gubernur Sumbar mengatakan, provinsi Sumbar tingkat penyandang disabilitas lebih cukup tinggi dari angka Nasional. 


"Sebagai warga negara indonesia, penyandang disabilitas mempunyai hak sama. Mewujudkan kebebasan dasar penyandang disabilitas dan melindungi dari kesiasiaan," ujar Gubernur 


Menurut Gubernur, potensi tangkap ikan di Sumatera Barat cukup baik, masih banyak potensi belum tergarap.Keterbatasan modal dan keterbatasan alat tangkap ikan serta permasalahan hasil tangkap


"Pemprov Sumbar perlu memberikan dorongan kepada nelayan tradisional dan nelayan lainnya. Visi dan misi dituangkan dalam RPJMD 2021 terwujud Sumbar Madani dan unggul dan berkelanjutan dijabarkan dalam 7 misi," ujar Gub. (AdF/Yc)



SUMBARNET.COM - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si, hari ini mengunjungi Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan orang nomor dua Polri itu dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Padang pada Selasa dan Rabu (3-4 Agustus 2021). 


Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik membenarkan kedatangan Wakapolri ke Padang. Ia menyebut ada sejumlah agenda kerja yang akan dilaksanakan selama berada di Padang. 


"Agenda Pak Wakpolri adalah melakukan peninjauan tempat isolasi mandiri, penyerahan bansos Polri, vaksinasi, dan kegiatan lainnya," katanya, Selasa (3/8).


Dikatakan, lokasi yang di kunjungi adalah Rumah Sehat Covid-19 di Kampus II FIK Universitas Negeri Padang (UNP), dan tempat isolasi mandiri di Kampung Nelayan.


Dalam kunjungan kerja Wakapolri, didampingi oleh beberapa Perwira Tinggi Mabes Polri. "Perwira tinggi yang akan mendampangi Pak Wakapolri adalah Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Suwondo Nainggolan, Kapusdokkes Brigjen Pol dr. Rusdianto, Karopenmas Brigjen Pol Rusdi Hartono, Karobinops Brigjen Pol Roma Hutajulu," ungkapnya.


Selain itu dalam agendanya, Wakapolri juga akan memberikan arahan internal kepada Pejabat Utama Polda Sumbar, terkait penanganan Covid-19 dan arahan lainnya.(*)



SUMBARNET.COM - Kabar gembira datang dari Arab Saudi untuk masyarakat muslim Indonesia. Informasi tersebut disampaikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh tentang rencana pemerintah Arab Saudi yang akan mengizinkan jemaah umrah dari luar negaranya mulai 10 Agustus 2021 mendatang.


Menanggapi hal tersebut, Lisda Hendrajoni, anggota Komisi VIII DPR RI yang juga membidangi penyelenggaraan Haji dan Umroh, mendesak segala pihak agar segera mempersiapkan segala persyaratan yang diminta oleh pihak Arab Saudi.


“Ini kabar gembira bagi umat muslim di Indonesia. Kepada para pihak yang berkompeten harus segera mempersiapkan segala kebutuhan dan persyaratan yang diminta oleh KSA jauh-jauh hari, agar para jemaah tidak mengalami hambatan saat berangkat ke Tanah Suci,” ungkap Lisda.


Menurut Lisda, ini juga sekaligus momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia, keseriusan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan haji ataupun umrah, dengan memberikan dukungan penuh kepada para jemaah.


“Ini merupakan momentum bagi kita untuk menunjukkan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, bahwa kita bersungguh-bersungguh dalam memberikan dukungan kepada pada jemaah meskipun dengan aturan yang ketat,” sambungnya.


Salah satu syarat yang harus dipenuhi, yakni soal vaksinasi. Pihak Arab Saudi hanya mengizinkan jemaah yang telah menerima vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Penerima vaksin jenis lain juga diizinkan bila telah melakukan vaksinasi booster (vaksinasi tahap tiga) dengan menggunakan jenis vaksin yang ditentukan tersebut.


“Kemenag, khususnya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah perlu melakukan koordinasi dengan Kemenkes dan pihak terkait lainnya untuk membahas persyaratan tersebut, agar kebutuhan jemaah umrah Indonesia bisa terlayani,” Tegas Lisda.


Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem tersebut juga menjelaskan, Selama ini penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan pihak swasta (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah/PPIU), bersifat bussines to bussines (B to B), bukan government to government (G to G). 


“ Kemenag juga sangat perlu membahas bersama dengan asosiasi PPIU terkait persyaratan yang ditetapkan Arab Saudi itu, agar pihak penyelenggara perjalanan juga dapat bertindak cepat dalam mempersiapkan calon jemaah umrah,” jelasnya.


Terakhir, Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I tersebut menyatakan, “Keberhasilan penanggulangan pandemi Covid-19 dalam negeri merupakan faktor terpenting yang menentukan apakah kita boleh leluasa bepergian ke luar negeri atau tidak, termasuk dalam menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah.”


Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Khoirizi membenarkan bahwa Arab Saudi akan mulai mengizinkan jemaah umrah dari luar negaranya mulai 10 Agustus 2021. 


Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam edaran, di antaranya terkait vaksin dan keharusan karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Saudi bagi 9 negara, yakni India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon.(R)



SUMBARNET.COM - Selama tujuh bulan Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand tidak menerima insentif atau bantuan dari pemerintah.


Selama itu, Laboratorium dipimpin Dr Andnai Eka Putra terus berjibaku memeriksa sample swab masyarakat Sumbar, tapi hari ini sepertinya tidak kuat lagi, di dinding laboratorium itu tertulis kalimat mengetuk masyarakat Sumbar.


Gambar tulisan di labor pengawal penanganan pandemi covid-19 sejak Maret 2020 tersebut langsung viral, diiniasiasi whatsapp group Kawal Covid-19 Sumbar dan TOP100, netizen pun antusias berdonasi.


"Ibo kita, labor itu bekerja 24 jam sudah banyak para pekerjanya terpapar covid-19, tapi perhatian pemerintah di Sumbar tidak ada, sudah 7 bulan insentif dan bantuan lain tak dibayarkan bagaimana itu? " ujar netizen Ilham di whatsapp group TOP100.


Tak kurang satu jam donasi netizen sudah mendekati angka Rp 13 juta. Meski tak ada supor dana dari Pemprov Sumbar, Dr dr Andani Eka Putra terus bekerja.


"Alhamdulillah, per hari ini kita berhasil mengurai sampel di laboratorium, walaupun hari Sabtu kemaren seharusnya tidak menerima sampel, tapi tetap saja ada sampel masuk hingga 5100 sampel, " ujar Andani, Selasa 3 Agustus 2021.


Saat ini di laborndi Fakultas Kedokteran Unand Jati Padang Sumbar itu, sudah ada penambahan 2 mesin PCR, satu mesin pinjaman dari Labkesda dan 1 lagi usaha sendiri.


"Juga tambahan 2 mesin ekstraksi. Sehingga minggu kemaren kita mencatat rekor 7812 sampel tanpa pooling dengan 82 kali running PCR," katanya.


"Dari semua sampel yang masuk hari senin, saat ini tinggal sekitar 1600 lagi, keterlambatan ini terjadi karena 3 run error (kit rusak) dan banyak sampel masuk lewat dari jam 3 sore. Kami ingin ingatkan lagi bahwa sampel yang masuk lewat dari jam 3 sore, dianggap masuknya hari besoknya. InsyaAllah, sore nanti semua sampel tersisa akan tuntas. Semoga penyelesaian sampel 24 jam dapat kita pertahankan kembali, "ujar Andani.


Netizen di WAG Kawal Kuliner, Yenes membenarkan kerja nyata laboratorium itu.


"Bener pak. Saya rasa ini saatnya pak, saatnya memberikan bantuan balik kepada Labor Unand. Kami nggak akan pernah lupa atas kontribusi Pak Andani Eka Putra⁩ beserta tim, melakukan apa pun yang mereka bisa agar wabah ini bisa diputus mata rantai penyebarannya. Karena memang benar, tracing adalah kunci untuk menghentikan wabah ini, "ujar Yenes.


Dulu laboratorium pimpinan Andani Eka Putra telah memberikan swab gratis di saat beberapa daerah lain waktu itu tes swab-nya masih berbayar. (AdF/own)



SUMBARNET.COM - Untuk mewujudkan Nagari Tageh bidang Hukum di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Polda Sumbar bersama Gubernur, Rektor dan Tokoh Adat melakukan penandatanganan Keputusan Bersama.


Penandatanganan ini dilakukan secara bersama oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Kejaksaaan Tinggi Sumbar, Pimpinan DPRD Sumbar, Rektor Unand, Rektor Unes, Rektor Universitas  Muhammadiyah Sumbar, Ketua LKAAM Sumbar, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Senin (2/8) di ruang Jenderal Purn. Hoegeng Lantai IV Mapolda Sumbar.


Sebelum penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, Kapolda Sumbar memberikan sambutan sekaligus membuka pelatihan Nagari Tageh bidang Hukum. 


Kapolda mengatakan, konsep Nagari Tageh bidang Hukum merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden RI yaitu Kampung Tangguh Nusantara, terkait dengan ketahanan pangan dan upaya menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. 


Di Sumbar kata Kapolda, ketangguhan tersebut harus dikembangkan yang berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang salah satunya tangguh bidang hukum. "Karena, bagaimanapun juga kepatuhan terhadap hukum merupakan hal yang sangat fundamental dalam mendukung berbagai bentuk ketangguhan lainnya, seperti tangguh bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya," ucap Irjen Pol Toni Harmanto. 


Lanjutnya, masalah hukum menjadi masalah yang sangat strategis dan penting dalam kehidupan masyarakat. Apalagi dengan pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memberikan pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan salah satu dampaknya adalah meningkatnya berbagai bentuk kejahatan. 


"Hal ini membutuhkan pelibatan masyarakat dengan segala sumbar daya yang ada di dalamnya" ujarnya. 


Di Sumbar sebut Kapolda, dengan filosofi "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah serta kebijakan Kembali ke Nagari, dianggap salah satu potensi yang dapat dikembangkan dalam mewujudkan masyarakat yang patuh hukum. 


"Dan inilah sebetulnya yang menjadi salah satu dasar pemikiran untuk membentuk Nagari Tageh dibidang Hukum, dimana mewujudkan masyarakat yang patuh hukum dimulai dari Nagari dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Nagari dan potensi kearifan lokal lainnya," ungkap Irjen Pol Toni. 


Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Sumbar, dengan diikuti oleh peserta pelatihan terdiri dari Wali Nagari, Kasat Reskrim dan Kasat Binmas sejajaran Polda Sumbar, Kasikum, Bhabinkamtibmas serta Babinsa. 


Diketahui, pelaksanaan pelatihan Nagari Tageh bidang Hukum ini diadakan oleh Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumbar yang dipimpin Kabidkum Kombes Pol Nina Febri Linda, SH.(*)



SUMBARNET.COM - Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM), adalah wahana tempat berkumpulnya para alumni IMM, melakukan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding ( MoU) dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jakarta, Senin (02/08/2021). Penandatangan ini pun dihadiri lebih dari 300 pimpinan FOKAL IMM se-Indonesia secara virtual. 


Menurut Ketua Umum Kornas FOKAL IMM, Armyn Goeltom, salah satu tujuan FOKAL IMM adalah membangun dan merawat ekosistem intelektualitas, kreatifitas dan kultur inovatif untuk memajukan Muhammadiyah, umat Islam, bangsa serta kemanusiaan universal. Salah satu ekosistem yang diikhtiarkan adalah terus memantik spirit kewirausahaan, sebagai kunci kemandirian dan kedaulatan umat Islam sehingga tampil berwibawa dan bermartabat dihadapan umat dan bangsa-bangsa lain. 


"Catatan sejarah perjuangan umat telah menorehkan tinta emas tentang itu, bahwa kegemilangan kekuatan ekonomi umat dibangun oleh para wirausaha atau saudagar-saudagar Islam yang istiqomah, jujur dan berdaulat," kata Armyn, saat menyampaikan sambutan dalam penandatangan MoU FOKAL IMM dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jakarta, Senin (02/08/2021)


Lanjut Armyn, penandatanganan MoU dengan BSI ini merupakan salah satu langkah membangun spirit kewirausahaan. BSI sendiri memiliki nasabah dan jejaring yang sangat luas serta dirancang sebagai 10 bank syariah terbesar di dunia.


"BSI sangat tepat mengajak Fokal IMM. Selain Fokal IMM memiliki jutaan mahasiswa Muhammadiyah, juga  alumni IMM telah bertebaran di seluruh Tanah Air dan di manca negara, maka sepantasnya Fokal IMM menggerakkan jejaringnya dan mengakselerasi memajukan kemandirian ekonomi umat," ungkap Armyn


Selain dalam komunitas internal, lanjut Armyn, FOKAL IMM juga akan mengajak segala komponen Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan warga persyarikatan untuk bahu membahu bersama BSI membangun kekuatan ekonomi umat, terutama membangun ekonomi pada level usaha ultra-mikro, mikro, kecil, dan menengah. Sehingga BSI benar-benar unggul dalam  percaturan global dengan melibatkan denyut nadi ekonomi rakyat.


"Disinlah peran Fokal IMM sebagai katalisator dalam memediasi BSI dengan kehidupan ekonomi rakyat umumnya dan warga persyarikatan/AUM pada khususnya. Ini peluang emas bagi kita semua, bagi warga Fokal IMM untuk bersinergi, berkolaborasi, dan bermitra dengan BSI dalam membangun usaha anggota Fokal IMM, warga persyarikatan, AUM, dan umat Islam secara keseluruhan," tegas Armyn.


Sementara itu, Direktur BSI, Koko Alun Akbar, mengatakan bahwa penetrasi perbankan syariah masih sangat rendah. Karena itu, peran elemen-elemen Muhammadiyah sangat strategis. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. 


"Terima kasih kepada FOKAL IMM. Kami bangga bisa kolaborasi dengan FOKAL IMM. Ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi yang nyata untuk kebangkitan ekonomi syariah Indonesia Kerjasama ini diharapkan menjadi energi baru," ungkap Koko Alun Akbar, sambil memastikan Muhammadiyah dan FOKAL IMM akan terus menjadi mitra strategis


Koko Alun Akbar menambahkan, BSI berasal dari merger tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). BSI pun memeliki komitmen terhadap segmen UMKM dengan penyaluran berbasis komunitas, berbasis pesantren, masjid, lembaga atau melalui program pola kerjasama  Bapak dan Anak Angkat.


Tokoh FOKAL IMM yang juga Ketua PP Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas, mengatakan bahwa bank Syariah harus berkeadilan dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Anwar Abbas pun berharap BSI memperhatikan dan mempedulikan pengusaha di level usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebab selama ini perbankan di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan UMKM. 


"Total kredit dan pembiayaan yang dikucurkan oleh perbankan nasional hanya 20 persen dari total kredit dan pembiayaan. Di sini letak arti pentingnya kehadiran Bank Syariah Indonesia, untuk membela rakyat  yang ada di lapis bawah," ungkap Buya Anwar Abbas.


Buya Anwar Abbas pun menekankan bahwa agenda keberpihakan BSI pada keadilan harus benar-benar dijalankan. Termasuk membina usaha-usaha kecil yang selama ini dinilai tidak bank-able sehingga kesejahteraan benar-benar merata di semua lapisan masyarakat.


"Kita menunggu aksi dan implementasi BSI. Kalau bisa BSI juga jemput bola pada pengusaha-pengusaha FOKAL IMM," demikian Buya.*



SUMBARNET.COM - Menko Polhukam Mahfud MD mendorong kerjasama negara-negara Asia Tenggara lewat koordinasi lintas pilar dalam implementasi ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF). Menurutnya, ini akan membuat Kolaborasi ASEAN yang lebih kuat dalam hal pengembangan dan penyediaan vaksin serta obat, yang sangat diperlukan. 


“Dalam kaitan ini, Dewan Masyarakat Pilar Polkam (APSC) harus mendukung peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) di ACRF untuk mengarusutamakan hak asasi manusia dalam proses pemulihan pasca pandemi menuju kawasan yang Tangguh,” Demikian disampaikan Menko saat Pertemuan ASEAN Political Security Community Council (APSC Council) ke-23 yang dilakukan secara daring pada Senin (2/8).


Selain isu Pandemi Covid-19, Menko juga mengusung isu kerjasama pemberantasan terorisme di Asean, dengan mendorong peran aktif dari berbagai badan sectoral ASEAN untuk terus mengimplementasikan Bali Work Plan 2019-2025. 


“Bali Work Plan merefleksikan komitmen kita untuk menyinergikan kolaborasi lintas pilar dan lintas sektoral dari 19 badan sektoral untuk menanggulangi meningkatnya radikalisasi dan mencegah ekstremisme yang mengarah pada kekerasan,” ujar Menko.  


Selain Menko Polhukam, hadir sebagai delegasi Indonesia, Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar. Acara dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri dari 10 negara Asean dan Sekjen Asean, Dato’ Lim Jock Hoi.  


Pada forum ini, Menko kemudian juga kembali menekankan pentingnya Kerjasama hukum. Ia menyampaikan, “Para pemimpin Asean punya visi di tahun 1976 pada Bali Concord I untuk membentuk mekanisme ekstradisi. Untuk itu maka kami mendorong seluruh negara anggota ASEAN untuk mendukung proses diskusi ASEAN Seniors Law Officials Meeting Working Group on ASEAN Extradition Treaty yang tengah berlangsung.” 


Menko berharap negara anggota ASEAN dapat mengambil pendekatan yang fleksibel pada negosiasi dalam semangat Kerjasama ASEAN. Karena merupakan tujuan bersama dalam mencegah Kawasan Asean menjadi tempat berlindung kriminal. (*)



SUMBARNET.COM - Personil Polri pasti sangat berbangga hati apabila menerima kenaikan pangkat. Sebagaimana yang terjadi hari ini di Polres Bukittinggi seorang personil menerima kenaikan pangkat pengabdian dan upacara penyematan kenaikan pangkat tersebut dipimpin langsung Kapolres Bukittinggi, pada Senen (2/8).


Kapolres Bukittinggi Akbp Dody Prawiranegara, SH, SIK, MH, dalam amanatnya saat Upacara Korp Rapor Kenaikan Pangkat Pengabdian tersebut menyampaikan, kenaikan pangkat pengabdian adalah kebanggaan dari yang bersangkutan juga keluarga, yang walaupun personil yang bersangkutan mau menjelang pensiun.


"Dan itulah yang kita laksanakan pada upacara hari ini, kenaikan pangkat pengabdian seorang personil Polres Bukittinggi yaitu Aiptu Muhammad Junaidi yang dinaikkan setingkat lebih tinggi dari Ajudan Inspektur (Aiptu) menjadi Inspektur Dua Polisi (Ipda)," katanya.


Dody, kenaikan pangkat Pengabdian pada dasarnya adalah wujud penghargaan atas prestasi kerja, dedikasi dan jerih payah yang telah dilakukan Ipda Muhammad Junaidi selama ini, serta dalam pelaksanaan tugas tidak pernah melakukan pelanggaran. Kita tahu bahwa Junaidi akan pensiun terhitung mulai tanggal 1 November 2021, namun tetap dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan secara profesionalisme, proporsional dalam pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik, sesuai harapan dan tuntutan masyarakat, oleh karena itu secara organisasi dan pribadi Dody mengucapkan selamat kepada Ipda Muhammad Junaidi.


Dalam Upacara ini, Akbp Dody juga menyampaikan Penekanan dalam pelaksanaan tugas di Pandemik Covid-19 ini, yaitu bahwa Polri memiliki sejumlah tugas yang diprioritaskan, yaitu Polri harus memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona, Polri juga harus secara massif memberikan imbauan kepada masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan, Polri juga membantu pemerintah daerah (Pemda/Pemko), seperti menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, Polri dituntut melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19, Polri juga dituntut untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait covid 19 bekerjasama dengan TNI dan instansi terkait lainnya, seperti mensukseskan vaksinasi masal Covid-19, menjamin kelancaran dan keamanan pendistribusian vaksin, serta m lakukan PPKM sesuai dengan Level Kota/Kab. Wilayah hukum Polres Bukittinggi.


Kabag Sumda Kompol Irwan Santoso, "bahwa kenaikan pangkat pengabdian yang diterima oleh Ipda Muhammad Junaidi tersebut adalah berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/230/VI/Kep./2021 tanggal 30 Juni 2021, tentang kenaikan pangkat pengabdian Aiptu ke Ipda periode Juli 2021 atas nama Muhammad Junaidi," demikian Kabag Sumda mengahirinya. (Nia/hms)

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius