SUMBARNET.COM - Ketua KPU provinsi Sumatera Barat Amnasmen didampingi komisioner bidang tehnis Izwaryani dan Kabag hukum, tehnis dan Hupmas Aan Wuryanto serta kasubag Tehnis dan Hupmas Jumiati, memberikan alat peraga kampanye (APK), kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, pada Senin (26/10).


Penyerahan APK berupa baliho 57 lembar, umbul-umbul 895 lembar dan spanduk 1.158 untuk masing-masing pasangan calon.


Pada kesempatan tersebut ketua KPU Amnasmen mengatakan, sebagai sebuah kewajiban negara dan atas kesepakatan pasangan calon, maka diberikan bantuan APK yang akan dipasang sesuai dengan tempat dan ketentuan bersama.


"Tempat pemasangan APK sudah kita tentukan dan disepakati bersama dengan pasangan calon melalui LO dan partai pengusung, serta KPU kabupaten dan kota se-Sumatera Barat," terang Amnasmen.


Ia juga mengatakan, masing-masing Paslon juga diberikan hak untuk membuat APK mandiri, sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan bersama, dengan ukuran dan jumlahnya.


"Kita juga memberi kesempatan pada Paslon untuk membuat APK sendiri, sesuai dengan kesepakatan yang telah kita lakukan bersama, juga tempat pemasangannya," tambah Amnasmen.


Penjelasan Amnasmen dipertegas Izwaryani, dimana sebagai penanggung jawab tehnis,  ia akan selalu melakukan kordinasi dengan semua pihak, agar terciptanya pilkada yang bermartabat dan sukses.


"Kita akan selalu berkordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan Paslon melalui LO, agar tidak ada kendala pelaksanaan dari semua tahapan," terang Izwaryani.


Penyerahan APK dari KPU dihadiri masing-masing LO atau penghubung pasangan calon, sehingga semua bisa melihat kalau yang diserahkan itu sama jumlah dan besarnya.


"Kita sengaja mengundang Paslon atau LO dalam penyerahan ini, agar semua bisa melihat kalau jumlah dan lebar APK yang kami serahkan pada Paslon sama," ulas kasubag Tehnis dan Hupmas Jumiati.


Ditegaskannya, sengaja APK tersebut langsung diturunkan dari mobil pengangkut ke mobil penjeput, sehingga tidak ada kesempatan siapapun melakukan pengrusakan atau mengakali APK tersebut.


"APK ini langsung kita turunkan dari truck pengangkut langsung ke mobil penjeput dari Paslon, agar tidak ada indikasi lain dan praduga macam-macam, yang bisa membuat kegaduhan,"tutup Jumiati. (mc-kpu)



SUMBARNET.COM - Sebelum azan berkumandang pada Jumat (23/10) siang, sekelompok nelayan yang sedang melepas penat di kedai kecil dekat tempat pelelangan ikan (TPI) Tuapejat, Mentawai, tak menyangka disambangi Indra Catri. Mereka menyambut calon Wakil Gubernur Sumatra Barat itu dengan sumringah. Indra balik menyapa mereka. Nelayan di kedai itu tak sungkan bercengkerama dengan Indra. Mereka menceritakan kegiatan sehari-hari penduduk setempat, yang mayoritas pelaut.


Tak lama setelah mereka berbagi cerita, pemilik kedai menawarkan makan siang kepada Indra Catri. Tanpa ragu, ia mengangguk. Setelah itu, terhidang nasi putih lengkap dengan ikan laut, sajian khas daerah pesisir.


Eri (47), nelayan setempat, mengaku belum terlalu familiar terhadap Indra Catri. Namun, setelah bertemu, ia menilai Indra Catri sebagai sosok yang ramah, rendah hati, dan santun. 


“Baru sekali bertemu, Pak Indra Catri ramah dan murah senyum. Ia juga tak sungkan berbaur dengan kami,” ucapnya.


Meskipun belum kenal Indra Catri dan sebelum kedatangan Indra ke Mentawai itu, Eri mengaku sudah mendukung Nasrul Abit-Indra Catri pada Pilkada Sumbar 2020.


Jika Indra Catri terpilih nanti, Eri berharap Pemprov Sumbar memberikan perhatian lebih kepada nelayan di Mentawai. Ia menyampaikan bahwa nelayan di sana membutuhkan bantuan peralatan dan bantuan sosial lain.


“Apalagi saat pandemi korona sekarang ini, penjualan ikan tak seperti yang dulu,” ujar Eri.


Untuk menanggapi aspirasi nelayan itu, Indra Catri mengatakan bahwa nelayan dan petani merupakan salah satu prioritas dalam rencana kerjanya bersama Nasrul Abit. Berkaitan dengan perikanan, ia melihat bahwa sektor perikanan Sumbar sejauh ini belum tergarap secara maksimal.


“Di sektor ini masih ada pekerjaan rumah yang akan kami selesaikan nanti jika terpilih,” ucapnya.


Indra Catri berterima kasih kepada masyarakat dan nelayan di Tuapejat yang menyambutnya dengan baik. Ia juga mengapresiasi kuliner khas hasil laut yang nikmat sekali, apalagi disantap langsung tak jauh dari laut. (*)



SUMBARNET.COM - Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementrian Hukum dan Hak Asasasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM RI) Nomor; AHU.2.UM.01.01.3641 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pemblokiran, bisa menjadi pintu masuk untuk membatalkan AHU-0000978.01.08. 2020.  


Demikian dikatakan Ketua Markas Daerah (Kamada) Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Chairuddin MDK kepada tim awak media sekembalinya ke Bengkulu setelah selama enam hari berada di Jakarta mengikuti para petinggi Markas Besar Laskar Merah Putih mendatangi Kemenkum HAM RI terkait ‘Pemblokiran’ AHU versi Adek Erfil Manurung, mantan Ketua Umum yang sudah Dipecat oleh Majelis Tinggi Dewan Pendiri (MTDP) Laskar Merah Putih.


“Ada dua hal mendasar yang patut difahami dari terbitnya Surat Pemblokiran AHU 0000078.01.08.200, sehingga dapat dinilai sudah memenuhi unsur untuk digugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Pertama, Pemblokiran tentu saja bukan semata-mata hanya karena adanya permohonan, tetapi diyakini atas dasar adanya kebenaran alasan dan atau argumentasi yang disampaikan oleh pemohon baik itu terkait persyaratan penerbitan AHU, maupun dimungkinkan terjadinya kelalaian dalam proses penerbitannya,” kata Chairuddin MDK.


“Kedua, untuk menentukan pihak mana yang paling berhak atas AHU Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih sehingga tidak lagi menjadi persengketaan, pada bagian akhir Surat Pemblokiran Ditjen AHU sudah memberikan semacam isyarat atau sinyal agar pihak yang memiliki Legalitas Organisasi untuk melakukan upaya hukum dengan menyebutkan bahwa Pemblokiran Sampai dengan Adanya Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, upaya hukum dimaksud tentu saja hanya melalui PTUN,” tambahnya.


“Mengapa harus ke PTUN, karena yang terjadi adalah Sengketa Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat Dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini adalah akibnat Dikeluarkannya AHU-0000978.01.08.2020 oleh Ditjen AHU Kemenkum HAM RI,” jelasnya lagi.


Menjawab pertanyaan tentang Peluang melakukan Gugatan atas terbitnya AHU versi Ketua Umum Adek Erfil Manurung ke PTUN, Chairuddin MDK mengaku Optimis karena memiliki beberapa alasan yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar Gugatan diantaranya, Adek Erfil Manurung sudah Dipecat oleh MTDP sehingga sama sekali tidak memiliki Kapasitas buat bertindak untuk dan atasnama Ormas Laskar Merah Putih termasuk mengajukan Permohonan diterbitkannya AHU ke Ditjen AHU Kemenkum HAM RI atasnama ‘Dia’ sebagai Ketua Umum..


“ Ingat, surat Pemecatan Adek Erfil Manurung sebagai Ketua Umum ditandatangani oleh Sembilan anggota MTDP yang SAH, yang nama-namanya tertuang dalam Akta Pendirian Tintin Surtini SH MH MKn Nomor 09 tanggal 5 Nopember 2014. Kesembilan anggota MTDP itu adalah H Wahyu Wibisana SE, Hafeezul Rahman Awan, Rusman, HA Widodo, Chairud Dariah Dahlia, Ir. Eko Sutikno, Erwin Trinayanda, Kanjeng Raden Mas Haryo Bios Ganesha Abioso dan Bobby Beng Floris, Hingga saat tidak pernah ada Akta Perubahan Tintin Surtini SH MH MKn tentang Pergantian anggota MTDP. Yang ada adalah Akta Perubahan Tintin Surtini SH MH MKn tentang Pergantian Sekretaris Jenderal dari Anderson Derek Riwoe  ke Daniel Rigan,” tegas Chairuddin MDK.


Disinggung tentang Akta Notaris Netty Resmawati SH Nomor 26 tanggal 23 September 2020 yang terindikasi dijadikan untuk mengesahkan AHU-0000978.01.08.2020, khususnya Akta Notaris Netty Resmawati SH Nomor 8  tanggal 10 Desember 2019 tentang Dipilih, Diangkat dan Disahkannya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ‘Produk’ yang disebutnya dengan Mubes Karawang, Chairuddin MDK Menduga ada Penyelewengan serius terkait Pendirian Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih.


‘ Kita belum tahu apakah Akta Notaris Netty Resmawati SH Nomor 8  itu Pendirian atau Perubahan. Kalau itu Akta Pendirian, dugaannya adalah telah terjadi ‘Perampokan’ atas Hak Intlektual (Paten) milik Sembilan Orang Majelis Tinggi Dewan Pendiri Ormas Laskar Merah Putih yang sudah disahkan dengan Akta Pendirian Tintin Surtini SH MH MKn Nomor 09 tanggal 5 Nopember 2014. Tetapi jika itu Akta Perubahan yang diyakini tidak melibatkan baik Keseluruhan maupun salah Seorang dari Sembilan Orang Dewan Pendiri, maka patut Diduga telah terjadi Pemalsuan. Yang pasti, jika Kedua Dugaan itu memang benar adanya, maka sudah dapat dikatagorikan sebagai perbuatan Tindak Pidana,” beber Chairuddin MDK.


“ Untuk itu, agar masalahnya tidak menjadi ‘Bias’ atau menjadi ‘Bola’ liar, maka Kesembilan


Majelis Tinggi Dewan Pendiri Ormas Laskar Merah Putih Wajib Meminta Klarifikasi ke Kemenkum HAM RI, Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang bertanggung jawab atas terbitnya AHU-0000978.01.08.2020 tanggal 23 September 2020,” sambungnya.


Sementara terkait Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jika memang benar dijadikan sebagai Pembenaran oleh Kemenkum HAM RI Cq Ditjen Administrasi Hukum Umum untuk Menerbitkan AHU-0000978.01.08. 2020 tanggal 23 September 2020, menurut Chairuddin MDK adalah Salah besar.


Seperti diketahui, dalam Pertimbangan Hukumnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyebutkan, bahwa Tidak Dapat Dikeluarkan Penetapan atas Surat Permohonan untuk Menyatakan suatu Dokumen atau sebuah Akta adalah Sah. Permohonan untuk Menyatakan suatu Dokumen atau sebuah Akta adalah Sah harus dalam bentuk Gugatan. Oleh karenanya menurut Hakim, Permohonan yang Diajukan oleh Pemohon Tidak Dapat Diterima karena harus Diajukan melalui Gugatan bukan Permohonan, Karena Permohonan Tidak Dapat Diterima, maka Hakim tidak Mempertimbangkan tentang Kebenaran Materi Permohonan Para Pemohon.


“ Karena Permohonan Tidak Dapat Diterima, maka dapat dikatagorikan jika Sengketa antara para Pemohon dengan para Termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat dikatakan  Tidak Pernah Ada, apalagi sejak awal Diajukan memang sudah salah. Jadi bagaimana mungkin bisa dijadikan sebagai Pembenaran untuk menerbitkan AHU-0000978.01.08.2020, kalau memang benar seperti Informasi yang saya dapat,” pungkas Chairuddin MDK. (red/tim)


 



SUMBARNET.COM - Nasrul Abit Untuk Sumbar Unggul di mata tokoh adat Nagari Gaung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Gempitar Datuak Rajo Dunie, merupakan sosok yang peduli terhadap adat Minangkabau. Ia menyampaikan hal itu saat Nasrul Abit melakukan safari politik ke sana, akhir pekan. 


“Saya beberapa kali ikut pertemuan adat dengan beliau (Nasrul Abit) di Padang. Beliau sangat peduli dengan persoalan adat,” ujarnya.


Gempitar mengaku beberapa kali mewakili Kerapatan Adat Nagari Gaung dalam acara adat di Padang. Dalam pertemuan itu ia selalu bertemu Nasrul Abit.


“Lebih kurang lima kali pertemuan adat yang saya ikuti selalu ada beliau. Beliau juga Datuak dalam kaumnya. Tentu persoalan adat akan menjadi tanggung jawab beliau jika menjadi gubernur,” tuturnya.


Gempitar juga menyatakan kekagumannya kepada Nasrul Abit karena baru kali itu ada calon gubernur yang mendatangi nagarinya. 

Gempitar optimistis Nasrul Abit-Indra Catri memenangkan Pilkada Sumbar.


Nasrul Abit berterima kasih kepada tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama, dan masyarakat Gaung yang memberinya kesempatan bersilaturahmi.


“Mudah-mudahan kerja sama dan niat baik  kita bersama diijabah Allah Swt.,” kata  Wagub Sumbar yang sedang cuti pilkada itu kepada masyarakat setempat. (*)

 


SUMBARNET.COM - Sebanyak 2.000 orang karyawan baru direkrut oleh Nissan Motor Company di Thailand. Penambahan Sumber Daya Manusia itu karena pabrik berskala besar yang tersisa di Asia Tenggara (pasca pabrik di Indonesia tutup) mengalami permintaan yang meningkat khususnya dua model, yakni Nissan Navara dan Nissan Kicks e-Power.


Dalam keterangan resmi yang diambil dari laman asia.nissannews, Jumat (23/10) disebutkan sebanyak 2.000 karyawan baru akan bekerja di fasilitas pabrik yang berlokasi di Samut Prakan, Thailand.


"Peningkatan produksi ini terjadi seiring dengan pertumbuhan bisnis ekspor, khususnya untuk Nissan Kicks e-POWER dan Nissan Navara. Di Thailand, kami juga melihat permintaan yang kuat untuk Nissan Almera baru, sedan perkotaan yang cerdas, dan Kicks e-POWER, "kata Ramesh Narasimhan, Presiden Nissan Thailand.


Dikutip dari Bloomberg, Jumat (23/10) pekerja baru di pabrik Nissan yang baru itu hampir 50 persen dari jumlah pekerja Nissan yang ada. Diketahui Nissan Thailand pada Maret lalu sudah memiliki 4.171 pekerja.


Nissan Kicks e-POWER buatan Thailand, merupakan lokalisasi produk pertama yang diproduksi di luar Jepang. e-POWER adalah teknologi milik Nissan yang memberikan pengalaman berkendara kendaraan listrik kepada pelanggan tanpa perlu mengisi daya. Fasilitas Thailand memproduksi Kicks e-POWER untuk pasar domestik, serta untuk konsumen di Jepang, Singapura, dan Indonesia.


Nissan Motor Co, Ltd sudah mengumumkan penutupan pabrik mobilnya di Indonesia sejak Mei 2020. Sementara pabrik Nissan di Indonesia ditutup, Nissan akan berkonsentrasi pada pabrik Thailand sebagai basis produksi tunggal untuk pasar ASEAN.


Indonesia dan Thailand sama-sama bersaing ketat di industri manufaktur otomotif. Penjualan domestik memang hampir mendekati, tetapi Thailand telah jauh di depan dalam hal produksi, dengan hampir setengah dari mobil yang diproduksi di Thailand diekspor.


Bila mencuplik data Asean Automotive Federation (AAF) di sepanjang Januari-Juni 2020, Thailand bisa menjual kendaraan sebanyak 328.640 unit. Turun 37,3 persen dari 523.770 unit. Pun untuk produksi kendaraan di semester pertama tahun 2020. Negeri Gajah Putih itu memproduksi 606.132 unit. Sedangkan Indonesia, jika pada enam bulan pertama di 2019 bisa menembus 592.396 unit, tahun ini merosot jadi 369,545 unit.


Angka produksi mobil di Indonesia pada 2019 jauh lebih sedikit daripada Thailand. Negeri Gajah Putih itu bisa memproduksi mobil sebanyak dua kali lipat dari penjualan domestik. Sisanya diekspor ke berbagai negara.


Tahun lalu, Thailand telah memproduksi mobil sebanyak 2.013.710 unit. Padahal, penjualan mobil domestik negara itu cuma 1 juta unit. Sementara Indonesia, produksi mobil tahun lalu hanya 1.286.848 unit. Masih tertinggal cukup jauh dibanding Thailand.


Source: Detik.com



SUMBARNET.COM - Polda Sumbar menghimbau masyarakat yang akan menikmati libur panjang agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena libur panjang yang tidak lama lagi akan segera datang.


"Kami imbau kepada masyarakat yang mau berlibur di tempat wisata khususnya di wilayah Sumbar, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Minggu (25/10) di Padang.


Hal ini dimaksudkan, agar mengantisipasi terjadinya penambahan kasus positif Covid-19 dan juga menjadi klaster baru di tengah pandemi Covid-19.


"Saat berkunjung ke tempat objek wisata, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Jangan sampai berkerumun di tempat keramaian," imbuhnya.


Kabid Humas Polda Sumbar kembali mengajak untuk mencegah penyebaran dan Covid-19, agar sebaiknya beraktivitas di rumah saja.


"Namun alangkah baiknya saat libur bersama ini tetap di rumah saja bersama keluarga. Kalaupun keluar, jangan lupa protokol kesehatan," imbaunya. (AdF/Bid Humas Polda Sumbar)



SUMBARNET.COM - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menghimbau masyarakat agar mengutamakan etika berbangsa untuk menjaga keutuhan Indonesia yang memiliki keberagaman.


Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, Hidayat Nur Wahid mengatakan meski beragam, persatuan dan kesatuan bangsa harus terus dijaga agar berbagai peristiwa kelam dalam sejarah perjalanan bangsa tidak terulang.


Untuk itu, masyarakat, khususnya generasi muda diajaknya mengikuti tokoh-tokoh bangsa yang menjaga keutuhan bangsa dengan mengimplementasikan etika, akhlak serta moralitas.


"Begitu besarnya keberagaman yang ada, tetapi tidak tidak satu pun dari tokoh bangsa yang menunjukkan sifat mau menang sendiri, angkuh, tidak mau musyawarah. Yang dimunculkan oleh mereka adalah kebersamaan, saling mengisi dengan satu tujuan Indonesia merdeka," ujar politisi PKS itu.


Ia mengatakan keunggulan-keunggulan yang ada dalam diri pribadi masing-masing tokoh bangsa tidak lantas menjadi sesuatu yang diperdebatkan, melainkan disatukan dan dijadikan kekuatan besar untuk mencapai tujuan mulia bersama.


"Mereka benar-benar memberikan teladan bagaimana mengedepankan etika dan akhlak yang mulia," ujar Hidayat Nur Wahid.


Masyarakat di era modern dengan berbagai kemudahan dinilainya harus lebih beretika, lebih kuat dan lebih semangat menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.


Hal itu disebutnya penting agar Indonesia berumur panjang, tidak seperti Uni Soviet yang merupakan negara adidaya dengan segala kelebihannya, tetapi pecah dan hancur sebab tidak memiliki nilai-nilai yang mempersatukan.


Untuk itu, ia mengajak para tokoh dan generasi muda Indonesia untuk bangkit dan memulai langkah awal dengan gemar mendalami nilai-nilai luhur bangsa, sejarah Indonesia dan para tokohnya.


"Selanjutnya, mulailah bergerak, berinovasi memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara," ujar dia.


Source: Antaranews.com




SUMBARNET.COM - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 terwujud berkat persatuan pemikiran para pemuda bangsa dalam menyingkirkan isu primordialisme.


Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa sikap anak-anak muda yang demikian perlu ditiru.


"Sikap anak-anak muda yang mementingkan hal yang lebih besar daripada primordialisme, perlu ditiru. Meski mereka dari kalangan yang mapan, bisa sekolah di STOVIA, sekolah kedokteran yang elit pada masa itu; dan sekolah yang lainnya, mereka tetap ingin bangsa ini lepas dari penjajahan. Di tengah kesibukan belajar tetap memikirkan bangsanya,” ujar Gus Jazil dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.


Gus Jazil pun memuji Kongres II Pemuda yang mencetuskan Sumpah Pemuda tersebut. Menurut dia, itu merupakan cikal bakal adanya Indonesia, dan sumpah yang diucapkan masih relevan sampai kapanpun.


Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, generasi muda terdidik yang berasal dari berbagai suku, agama, dan bahasa itu sadar, apabila masing-masing suku berjuang sendiri-sendiri, maka daya dobrak yang ada dirasa kurang.


Agar perjuangan lebih maksimal dan menunjukkan adanya kebersamaan atau persatuan maka generasi muda yang berasal dari berbagai suku, agama, dan bahasa itu menyatukan diri. “Pikiran mereka sangat cerdas. Melepas keragaman untuk Indonesia,” kata Gus Jazil.


Semangat Sumpah Pemuda, menurut alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, perlu terus dirawat, dilestarikan, dan diserukan.


Gus Jazil mengatakan semangat itu penting, sebab sebagai bangsa yang besar, terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud hingga Pulau Rote yang di dalamnya tinggal beragam penduduk yang memiliki latar suku, agama, dan bahasa yang tak sama, bangsa ini rentan dari ancaman disintegrasi bangsa. “Potensi-potensi disintegrasi bangsa itu ada,” kata dia.


Kongres II Pemuda dikatakan sebagai panduan bangsa dalam perjalanan ke masa depan. “Mengutip kata Bung Karno, Jas Merah, jangan-jangan sekali melupakan sejarah,” tuturnya.


Dengan mengacu pada sejarah bangsa kita belajar pada masa lalu tentang pentingnya persatuan. “Persatuan inilah yang membuat kita merdeka dan menjadi negara besar,” ujarnya.


Persatuan bisa digalang menurut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu karena masing-masing pihak tidak ingin menonjolkan diri atau merasa paling benar dan besar.


Mereka lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sikap yang demikian, menurutnya, perlu dijaga dan diutamakan sejak Indonesia ingin merdeka, saat ini, dan hingga nanti.


Jazilul Fawaid mengajak persatuan yang ada tidak hanya untuk memperkokoh berdirinya bangsa Indonesia namun persatuan yang kita miliki juga digunakan untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, adil, dan sejahtera.


“Untuk melawan kebodohan dan kemiskinan juga memerlukan persatuan dan kepedulian semua rakyat Indonesia,” kata dia menandaskan.


Source: Antaranews.com




SUMBARNET.COM - Calon Wakil Gubernur Sumbar, Indra Catri meminta masyarakat tidak termakan fitnah terhadap Nasrul Abit. Hal ini ia sampaikan ketika berkunjung ke kampung halaman mantan Bupati Pessel, Mohammad Zaini Zen, di Nagari Lumpo, Kecamatan IV Jurai, pada Sabtu (24/10).


“Masyarakat Sumbar, apalagi Pessel, jangan sampai termakan fitnah terhadap Pak Nasrul Abit. Mulai dari ijazah palsu sampai keturunan PKI, semuanya mentah,” ujarnya.


Indra mengatakan bahwa tak hanya Nasrul Abit yang difitnah. Ia juga dikriminalisasi dengan kasus yang tidak ada sangkut paut dengan dirinya. Fitnah yang dimainkan itu seperti tokoh Imbang Jayo dalam kaba Cindua Mato.


“Seperti Imbang Jayo dalam kaba Cindua Mato, menebar fitnah. Bapak Ibuk jangan terpengaruh. Ini tahun politi. Banyak fitnah untuk menjatuhkan kami,” ucapnya.


Nasrul Abit, kata Indra Catri, sudah terbukti 20 tahun berkiprah di Sumbar, dari menjadi Wakil Bupati Pessel, Bupati Pessel dua periode, lalu menjadi Wakil Gubernur Sumbar.


“Kalau ijazah palsu, mana mungkin Pak Nasrul Abit bisa menjabat. Pertanyaan lain, kenapa baru sekarang isu itu dimainkan, termasuk isu PKI?” katanya.


Sementara itu, Aprinal Tanjung, tokoh masyarakat Pessel, mengatakan bahwa masyarakat sudah cerdas dan tidak mudah termakan hoaks. Masyarakat paham bahwa isu itu hanya untuk menjatuhkan jagoan mereka pada Pilgub Sumbar.


“Semakin banyak fitnah yang tak jelas itu semakin kuat tekad kami untuk memenangkan NA-IC,” tuturnya. (Rel)

 


SUMBARNET.COM - Razia Operasi Yustisi berdasarkan Perda Provinsi No. 6 tahun 2020 dan Perbup Solok No 44 tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 dilaksanakan oleh Tim gabungan yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid 19.


Personel Koramil 05/Tanjung Balit, Kodim 0309/Solok ikut serta dalam Operasi Yustisi yang dilakukan Pemkab Solok serta instansi terkait lainnya yang dilaksanakan di jalan Pasar Paninjauan, Kec. X Koto Diatas, Kab. Solok. (Sabtu, 24/10/2020).


Babinsa Koramil 05/Tanjung Balit, Serka Budi Susanto mengatakan, hal ini merupakan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam hal penggunaan masker dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.


Salah satu bentuk upaya sosialisasi tersebut yaitu Dengan memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak memakai masker guna untuk memperkecil dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.


“Bagi masyarakat baik perorangan, pelaku usaha, pengelola dan penanggungjawab fasilitas umum yang tidak mengindahkan pelaksanaan protokol kesehatan akan dikenakan sanksi oleh pihak terkait. Untuk itu setiap orang wajib menerapkan 4 M, sesuai dengan standar penanganan Covid-19," katanya.


Yaitu dengan Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak dan Menghindari kerumunan. Begitu juga dengan pelaku usaha, pengelola dan penanggungjawab fasilitas umum wajib menyediakan sarana prasarana 4 M.


Serka Budi Susanto menerangkan bahwa di dalam Perbub No. 44 tahun 2020 ada sejumlah sanksi siap menanti bagi siapa saja yang membandel pada masa penerapan nantinya. Sanksi beragam, mulai dari terguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial hingga denda administratif. Teguran sifatnya akan diberikan pada masa sosialisasi, namun bila ditemui ada masyarakat yang melanggar pada saat razia nanti akan dihukum oleh pihak terkait dengan kerja sosial selama 2 jam kerja di fasum terdekat.


“Sesuai dengan pasal 9 ayat 7 Perbup 44 tahun 2020, bagi perorangan yang pernah terkena sanksi kerja sosial dan masih tertangkap lagi tidak mematuhi protokol kesehatan maka akan didenda, maksimal Rp 200 ribu,” terang nya


Sementara itu, bagi pelaku usaha dan pengelola fasilitas umum, harus siap terkena denda maksimal Rp 1 juta rupiah bila masih membandel usai terkena teguran tertulis. Jika masih melanggar, maka akan diberlakukan penghentian usaha mereka untuk sementara.


“Sanksi terberatnya akan dicabut izin usahanya oleh pihak terkait, intinya Perbup ini untuk menggugah kepedulian kita bersama agar peduli dan bersama-sama mendukung upaya pengendalian Covid-19,” tambahnya.


Sejatinya, penerapan Perbup 44 tahun 2020 bukanlah untuk memaksa masyarakat, namun memancing kepedulian agar bersama-sama mengambil peran dalam memutus mata rantai penyebaran Corona.


Perbup No. 44 tahun 2020 tersebut berisi tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Solok. (Bayu)

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius