SUMBARNET.COM - DPRD Sumbar menilai seleksi calon pengurus BUMD tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 37 tahun 2018.

Hak tersebut disampaikan sekretaris fraksi partai Demokrat, sekaligus juru bicara hak interpelasi DPRD Sumbar HM. Nurnas, ketika menyampaikan dasar-dasar maka hak interplasi tetap dilanjutkan.

Karena adanya pelanggaran tersebut, akibatnya, manajemen dan SDM yang mengelola BUMD  tidak memiliki kapasitas dan profesionalisme, ini dapat dilihat dari seleksi calon direksi PT. Bank Nagari masa jabatan tahun 2020-2024, dimana Pemerintah Daerah tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 37 tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawasan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.


"Dalam proses seleksi calon direksi PT. Bank Nagari, DPRD melihat bahwa Pemerintah Daerah tidak serius menyiapkan proses konversi PT. Bank Nagari menjadi bank syariah," ulas Nurnas yang amat dekat dengan semua pihak itu.

Ditambahkannya, DPRD melihat dari hasil calon seleksi direksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi, dimana tidak satupun calon memiliki pengalaman dalam pengelolaan bank syariah.

Selain itu,  persyaratan calon direksi yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, juga tidak mensyaratkan adanya pengalaman dalam pengelolaan bank syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perbankan Syariah.

DPRD Sumbar juga mebilai, pengangkatan PLT Direktur Utama PT. Bank Nagari pada masa kekosongan jabatan direksi, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMB, yaitu menyerahkan kewenangan pengelolaan bank kepada komisaris.

Berdasarkan aturan berlaku, DPRD Sumbar menegaskan, pengangkatan PLT yang dilakukan saat ini, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan, agar
Pemerintah Dearah meninjau ulang hasil seleksi calon direksi PT. Bank Nagari masa jabatan tahun 2020-2024, yang telah dilakukan Panitia Seleksi, dengan menetapkan syarat calon direksi harus memiliki pengalaman dalam pengelolaan bank syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 6 POJK Nomor 64 Tahun 2016,

 Selain itu, Gubernut meninjau ulang rencana konversi PT. Bank Nagari menjadi bank syariah, dimana Ranperdanya telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat.

"Pemerintah Daerah meninjau ulang kembali pengangkatan PLT Direktur Utama PT.Bank Nagari yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017", tegas Nurnas mengakhiri. (Nov)

SUMBARNET.COM - Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) rutin tahap II terkait aspek pelaksanaan dan pengendalian, tim dari Itwasum Polri datangi Polda Sumbar.

Tim wasrik dipimpin oleh Brigjen Pol Drs. Ade Rahmat Suhendi (Irwil IV Irwasum Polri) selaku pengawas tim, dengan Ketua tim Kombes Pol Dr. Siti Masitah Handayani, M.Si, dan anggota tim yakni Kombes Pol Pramuja Sigit Wahono, Kombes Pol Drs. Erwin Faisal, Kombes Pol  Robert Haryanto Watratan, Kombes Pol Edi Sukaryo Kombes Pol Nurullah, Kombes Pol Susetio Cahyadi, Kombes Pol R. Barata Indrajaya, Kombes Pol. Audy Alfrits Herman Manus, Kombes Pol Irfa Asrul Hanafi, serta Pembina Perlin Manik selaku Konsultan.

Kapolda diawal sambutannya menyampaikan sangat menyambut baik kegiatan wasrik rutin Itwasum Polri tahap II Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian di Polda Sumbar. Dimana wasrik merupakan fungsi pengawasan yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengendalian intern (SPI).

Dengan pelaksanaan wasrik dapat diukur tingkat efektifitas, efisiensi, produktivitas, kapabilitas dan akuntabilitas dari satuan-satuan Polri.

"Dengan kata lain bahwa melalui kegiatan wasrik rutin Itwasum saat ini adalah measuring process sejauh mana keberhasilan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Polda Sumbar dan jajarannya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik," kata Irjen Pol Toni Harmanto.

Lanjutnya, model pemolisian dengan pendekatan yang berbasis wilayah, berbasis fungsional hingga yang berbasis dampak masalah menjadi suatu ikon pelayanan prima di Polda Sumbar. Dalam hal ini Polda Sumbar mendapatkan dukungan pembangunan Command Center dan RTMC dari Mabes Polri. Selanjutnya Polda Sumbar juga telah membangun dan mengembangkan model E-Policing (Pemolisian berbasis elektronik).

"Secara internal Polda Sumbar telah memiliki ruangan Assesment Center dan fasilitas gelar operasional dengan teknologi yang mutakhir," ujarnya.

Kemudian, secara eksternal, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima secara cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses oleh masyarakat, Polda Sumbar telah melaunching aplikasi pada tanggal 1 Juli 2020.

"Aplikasi Polda Sumbar tersebut dapat di unduh melalui Google Play dengan kata kunci pencarian Polda Sumbar New. Dengan fitur antara lain E-Kinerja, E-Dumas, E-Saber Pungli, Monitoring Covid, E-Tracking, E-Tracking Objek Vital, Tracking Airud, Panic Button, E-Barbuk, E-KBG, E-Office, E-Tracking Criminal," jelas Kapolda.

Disamping itu kata Irjen Pol Toni, Polda Sumbar juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian ATR/BPN atas keberhasilan mengungkap kasus mafia tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar.

"Serta penghargaan dari Kementerian PU/PR atas terselenggaranya proyek strategis nasional pembangunan jalan tol ruas Padang – Pekanbaru," terangnya.

Kapolda berharap, melalui kegiatan wasrik rutin Itwasum Polri tahap II T.A. 2020 ini, tim Itwasum Polri dapat membantu dalam menyelenggarakan pengawasan ke arah pelayanan yang berkarakter quality assurance dan consulting service.

Kepada para objek wasrik, hendaknya
kegiatan wasrik ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi, dengan memberikan informasi berdasarkan fakta dan data yang rill sesuai dengan kenyataan di satkernya masing-masing, agar tujuan dilaksanakannya wasrik ini dapat tercapai.

Selaku Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni berharap kepada para Kasatker dan Kasatwil dapat bekerjasama dan melakukan koordinasi yang baik dengan tim wasrik Itwasum Polri.

"Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan, semoga melalui kegiatan wasrik ini dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan Good Governance," pungkasnya.

Dalam pelaksanaan taklimat awal ini, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, pejabat utama Polda Sumbar, dan para Kapolres sejajaran Polda Sumbar yang melihat langsung secara virtual.

Sumber: Bid Humas Polda Sumbar

SUMBARNET.COM - Hari Mangrove Internasional diperingati oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH dengan mengikuti penanaman mangrove secara serentak.

Penanaman mangrove tersebut dilaksanakan di Sungai Pisang Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, pada Senin (3/8).

Kegiatan tersebut juga dilaksanakan bersama Gubernur Sumbar Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc, Forkopimda Sumbar, serta Dirpolair Polda Sumbar Kombes Pol M. Sahat, S.Ik.

Sumber: Bid Humas Polda Sumbar

SUMBARNET.COM - Mapolres Solok dikunjungi oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, sekaligus melihat lokasi tanah milik Polri yang berada di Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok pada Senen (3/8).

Dalam kunjungannya, Wakapolda Sumbar yang  didampingi oleh Karo Log Polda Sumbar Kombes Pol Suranta Pinem S.Ik dan Dansat Brimob Polda Sumbar Kombes Pol Joni A. Syarifuddin S.IK. SH. MH, disambut oleh Kapolres Solok AKBP Azhar Nugroho, S.Ik, Wakapolres Kompol Harianto, MH dan Pejabat Utama Polres Solok.

Dihadapan para personel Polres Solok, Brigjen Pol Edi Mardianto memberikan arahan kepada seluruh personil Polres Solok di lapangan apel Mapolres, diantaranya agar mengantisipasi potensi konflik jelang Pilkada serentak tahun 2020.

Kemudian, dalam menjaga kesehatan agar para personil untuk berjemur setelah apel pagi, melaksanakan olahraga rutin dan menjaga kebersihan mako Polres.


"Dalam pelaksanaan tugas tetap berpedoman pada Protokol Covid-19, Sosial Distancing dan Physical Distancing. Untuk antisipasi penyebaran Covid-19," ujarnya.

Lanjut Wakapolda, kepada personel untuk tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker dalam beraktifitas.

Usai memberikan pengarahan, Wakapolda Sumbar dan rombongan meninggalkan Mapolres Solok menuju Kec. Payung Sekaki untuk melihat lokasi tanah Polri.

Sumbar: Bid Humas Polda Sumbar

SUMBARNET.COM - Analisa dan evaluasi (Anev) pemetaan potensi Konflik dilaksanakan oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH di wilayah hukum Polres Bukittinggi, pada Senin (3/8).

Dalam kegiatan ini, dihadiri oleh Karo Ops Polda Sumbar Kombes Pol Drs. Heny Sulistiya Arianta, Dirintelkam Kombes Pol Heri Prihanto, S.Ik dan Dirbinmas Kombes Pol Johni Soeroto.

Anev tersebut diikuti oleh Kapolres Bukittinggi AKBP Iman Pribadi Santoso, S.Ik. MH,  Wakapolres Kompol Indra Sandy Purnama Sakti, S.Ik, para Kabag, Kasat dan Kapolsek sejajaran Polres Bukittinggi.

Pembahasan dalam kegiatan anev tersebut adalah, membahas tentang potensi konflik yang ada di wilayah hukum Polres Bukittinggi, sehingga perkiraan ancaman gangguan kamtibmas dapat diantisipasi.

Sumber: Bid Humas Polda Sumbar

SUMBARNET.COM - Rapat paripurna digelar DPRD Provinsi Sumatera Barat, penetapan pandangan DPRD atas penjelasan Gubernur terhadap Hak Interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Rabu (5/8).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi wakil ketua Irsyad Syafar, Suwirpen Suib, Indra Datuk Rajo Lelo, Pemerintah Provinsi Sumbar dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumbar, Anggota DPRD Sumbar dan Sekwan Raflis.

"Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan mewujudkan check  and ballances dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD Sumbar telah menetapkan penggunaan Hak Interpelasi DPRD yang ditetapkan dengan keputusan DPRD Nomor 02/SB/Tahun 2020," ujar Supardi.

Menurut Supardi, terdapat dua materi yaitu meminta penjelasan kepada Gubernur terkait dengan kebijakan pengelolaan BUMD dan kebijakan pengelolaan asset milik Pemerintah Daerah.

"Dalam pengelolaan BUMD terdapat persoalan yang cukup mendasar yaitu rendahnya kinerja BUMD milik Pemda. Deviden yang diberikan kepada APBD tidak sebanding dengan besaran nilai penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemda," ujar Supardi.

Lanjut Supardi, Pemda harus menyusun konsep pemgembangan BUMD yang jelas dengan mengacu good Corporate Governace( GCG), rekrutmen SDM yang transparan dan kapabel.

"Meminta BPK melakukan audit investigasi semua BUMD untuk mengetahui kinerja pengelolaan BUMD," ujarnya.

Dikatakan Supardi, DPRD sangat menyangkan rendahnya pemahaman Pemda selaku pemegang saham pengendali dan selaku pihak yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD.

"Kedudukan hukum BUMD yang diamanatkan PP nomor 54 tahun 2017, akibatnya terjadi kesalahan dalam proses seleksi calon direksi PT Bank Nagari 2020- 2024 yang tidak mengacu kepada PP nomor 54 tahun 2017 dan Permendagri nomor 37 tahun 2018," ujarnya.

Dikatakan Supardi, DPRD sangat mendukung rencana konversi PT Bank Nagari dari konvesional menjadi Bank Syariah.

"Dengan catatan semua prosedur dan mekanisme menjadi bank Syariah dipenuhi, baik sinkronisasi dengan UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah,PJOK nomor/PJOK/64.03/2016 maupun PP nomor 54 tahun 2017," ujarnya.

Ditambahkan Supardi yang disebut- sebut calon kuat Wali Kota Payakumbuh yang akan datang ini, DPRD menilai Pemda lambat menindaklanjuti rekomendasi- rekomendasi DPRD terkait penyelesaian permasalahan BUMD dan permasalahan terkait dengan pengelolaan asset milik Pemda.

"Kita merekomendasikan kepada Pemda untuk mensegerakan menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada BUMD dan asset daerah sesuai dengan rekomendasi DPRD dan melaporkan progres penyelesaiannya kepada DPRD," ujar Supardi yang merupakan kader besutan Prabowo Subianto yang dikenal Macan Asia ini. (nov)

SUMBARNET.COM - Sejumlah peresmian dilakukan oleh Wali Kota Padang Mahyeldi di Pasar Raya Padang pada Rabu (5/8). Diantaranya mulai dari meresmikan lift dan sebuah musala yang baru selesai pembangunannya di Blok III Pasar Raya Padang.

Selain itu orang nomor satu di Kota Padang tersebut, juga melaunching aplikasi Stroberi dan juga Web Pasar yang merupakan persembahan dari Dinas Perdagangan Kota Padang bekerjasama dengan BRI Kantor Wilayah (Kanwil) Padang.

Dalam kesempatan itu juga digelar peresmian Vermicomposting di lantai 5 Blok III disertai pengumuman 3 terbaik pemenang lomba video pendek new normal yang digelar Dinas Perdagangan Kota Padang dan Komisi Film Daerah (KFD) Padang.

Wali Kota Padang dalam sambutan dan arahannya mengatakan, Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang perlu terus melakukan pembaharuan, salah satunya dalam sistem penerimaan retribusi.

"Maka dari itu, atas nama Pemerintah Kota Padang, kita sangat menyambut baik dilakukan launching dan peresmian beberapa hal kali ini. Upaya ini juga bahagian mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta optimalisasi pemungutan retribusi menggunakan aplikasi Stroberi," terangnya dalam peresmian yang dilangsungkan di lobby Mall Pelayanan Publik (MPP) Pasar Raya Padang, Rabu (5/8/2020) pagi.

Wako menjelaskan, terkait aplikasi Stroberi, yaitu sebuah aplikasi sebagai alat pembayaran tagihan pedagang pasar terdiri dari tagihan retribusi harian dan bulanan. Sedangkan web pasar adalah sebuah layanan informasi bagi pedagang dan dagangannya gang dapat diakses secara luas (khususnya calon pembeli) dengan tujuan menghubungkan pedagang dan pembeli untuk dapat bertransaksi secara online atau tanpa tatap muka.

"Alhamdulillah pada kesempatan ini kita juga meresmikan lift dan musala di komplek Pasar Raya Padang ini. Semoga manfaatnya dapat membantu pedagang, pembeli dan juga masyarakat yang ingin ke Mall Pelayanan Publik dan memiliki keperluan lainnya. Begitu juga Vermicomposting yang ikut dilaunching sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan sampah kota menjadi bahan organik lokal bermutu tinggi. Semoga semua dan segala seuatunya berjalan dengan baik dan lancar ke depan," papar wako dalam acara yang mengacu prosedur tetap (protab) kesehatan itu.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Algamar menyebutkan, dengan hadirnya terutama aplikasi Stroberi dan Web Pasar BRI dapat memberikan layanan dalam pembayaran tagihan melalui berbagai channel yang disediakan. Selanjutnya begitu juga memberikan kemudahan dalam monitoring informasi pembayaran tagihan pedagang pasar dan belanja secara online.

Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong terbentuknya 'cashless society' karena transaksi sudah dilakukan tanpa uang tunai. Ke depan program ini diharapkan dapat diimplementasikan di seluruh sektor perdagangan di Kota Padang," sebutnya.

Ia melanjutkan, aplikasi Stroberi dan Web Pasar tersebut tentunya diharapkan menjadi program yang baik bagi para pedagang. Selain lebih praktis dan aman, juga dana yang dibayarkan langsung masuk ke kas daerah dan langsung ke rekening pedagang.

"Kita optimis dengan upaya ini ke depan kegiatan perekonomian masyarakat Kota Padang dapat berjalan efisien, transparan dan terukur serta terwujudnya masyarakat yang sukses dan sejahtera. Begitu juga adanya Vermicomposting, maka mulai saat ini secara tidak langsung sampah organik yang ada di kawasan Pasar Raya Padang dapat dikelola secara baik. Hasilnya pun dapat dapat menjadi bahan organik yang bermutu tinggi," sambung Andree.

Andree menambahkan lagi, pihaknya pun bertekad untuk menjadikan pasar percontohan bagi pasar-pasar di daerah lain dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dan belanja online dengan menggunakan aplikasi Stroberi dan Web Pasar tersebut.

Beberapa hal yang diresmikan dan dilaunching hari ini adalah sebagai bentuk persembahan kita di Dinas Perdagangan Kota Padang di momen HUT Kota Padang ke-351 dan HUT Kemerdekaan RI ke-75," pungkasnya.

Dalam peresmian tersebut juga dihadiri Wakil Kepala Kanwil BRI Padang Ismael, unsur Forkopimda Padang dan beberapa pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang serta stakeholder terkait lainnya.(AdF/David/LL/Hms)

SUMBARNET.COM - Kunjungan silaturrahim dari jajaran manajemen Harian Pagi Padang Ekspres (Padek) diterima Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dikediaman resminya jalan A. Yani, pada Selasa malam (4/8).

Hadir dalam pertemuan yang penuh dengan keakraban itu, General Manager Padek Herri Sugiarto, Direktur Padang Intermedia Pers Nasir Fahmi dan Pimpinan Redaksi (Pemred) Revdi Iwan Syaputra.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya terutama sekali mengucapkan terimakasih kepada jajaran management Padang Ekspres yang telah melakukan lawatan ke kediaman resminya.

"Sebetulnya sudah kita rencanakan dengan Pak Amrizal Rengganis untuk berkunjung ke Graha Pena (kantor redaksi Padek). Alhamdulillah namun sudah dikunjungi lebih duluan, untuk itu saya ucapkan terimakasih dan apresiasi," ujar Mahyeldi didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis.

Sambil berbincang-bincang santai, Wali Kota Padang Mahyeldi pun ikut membeberkan apa saja upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam memajukan Kota Padang. Termasuk membidik peluang kerjasama dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah dan Indian Ocean serta eropa.

"Padang punya potensi luar biasa yang bisa kita kerjasamakan dengan negara-negara sahabat dan lainnya. Diantaranya dari sektor pariwisata, perdagangan, teknologi informasi dan masih banyak lainnya. Alhamdulilah, sejauh ini kita sudah jalin komunikasi baik dengan Duta Besar (Dubes) Yunani, Arab Saudi dan Chennai di India. Serta juga Vietnam, Jerman dan Korea," ujarnya.

Selanjutnya orang nomor satu di Kota Padang juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh insan pers Kota Padang yang telah mempublikasikan kegiatan Pemerintahan Kota Padang sejauh ini. Tanpa dukungan dari insan pers Kota Padang tentunya pembangunan di Kota Padang tidak akan berjalan sebagaimana emestinya.

"Begitu juga dengan masyarakat. Tanpa dukungan dan publikasi informasi maka masyarakat juga tidak dapat mengetahuinya apa saja program pembangunan di daerah ini," pungkas Mahyeldi.

Bak gayung bersambut, General Manager Padang Ekspres Herri Sugiarto juga mengatakan, silaturahim ini sebetulnya bertujuan untuk memperkokoh hubungan kerjasama yang telah terjalin sejauh ini dalam mempublikasikan kegiatan strategis Pemerintah Kota Padang.

"Alhamdulillah sejauh ini kerjasama yang terjalin dengan Pemko Padang sangat baik dan kita berharap kedepannya akan semakin baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kemitraan yang terjalin baik selama ini melalui Bagian Humas sekarang bernama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan," tutupnya mengakhiri pembicaraan. (AdF/Muliadi/Rengga/Hms)

SUMBARNET.COM - Bantuan perlengkapan medis untuk penunjang protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 diterima Pemerintah Kota Padang dari Kawan Lama Foundation melalui managemen Ace Hardware Kota Padang.

Bantuan diserahkan oleh Store Manager Ace Hardware Living Plaza Novsal dan diterima oleh Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dikediaman resminya Jln. A. Yani, Selasa (5/8/2020).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terimakasih kepada Kawan Lama Foundation yang telah memberikan bantuan tersebut. Bantuan ini nantinya akan diserahkan kepada tenaga medis, dokter dan perawat di Kota Padang.

"Semoga bantuan ini dapat meringankan beban tim medis dan Pemko Padang dalam menangani wabah virus Corona, dan menjadi amal ibadah bagi kita semua," harap Wako mengakhiri.

Sementara itu, Store Manager Ace Hardware Living Plaza Novsal dalam keterangan tertulisnya mengatakan,  sebagai wujud dukungan terhadap pencegahan dan penanganan COVID-19, ACE melalui Kawan Lama Foundation, yaitu kegiatan yang menaungi kegiatan sosial Kawan Lama Group mendonasikan APD dan alat kesehatan di 25 kota. Kegiatan kali ini sekaligus memperingati 25 tahun kehadiran ACE di Indonesia.

"Untuk Kota Padang kita memberikan bantuan 3.000 masker medis dan 50 liter hand sanitizer. Bantuan merupakan program Coorporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung empat pilar kegiatan, yaitu aksi kemanusiaan, lingkungan, pendidikan dan pengembangan masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat membantu tim medis dan Pemerintah Kota Padang dalam menangani serta menurunkan COVID-19 di Kota Padang," ucapnya. (AdF/Muliadi/Hms)

SUMBARNET.COM - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menekankan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan tidak menggunakan jasa orang lain. Hal itu agar tidak menimbulkan biaya karena pengurusan adminduk gratis.

“Jangan menggunakan jasa calo dalam pengurusan dokumen adminduk. Sebab, pemerintah memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat tanpa biaya apapun,” tegas Mahyeldi saat membuka kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan di Kecamatan Pauh, Selasa (4/08).

Wali Kota Mahyeldi mengatakan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib pemerintah. Dengan adanya dokumen Dukcapil masyarakat baru bisa mendapat akses pelayanan lainnya yang diberikan pemerintah.

“Dengan memiliki dokumen Dukcapil, masyarakat baru bisa mendapatkan pelayanan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, BPJS dan bantuan tunai serta perizinan dan sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Muji Susilawati menyebut, kegiatan sosialisasi ini untuk menyampaikan informasi tentang tata cara pengurusan dokumen adminduk. Baik secara daring (online) ataupun tatap muka.

“Kita menyampaikan informasi ke masyarakat tentang tata cara pengurusan dokumen adminduk, baik online maupun tatap muka,” kata Kadis.

Di samping itu, melalui sosialisasi tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat. Termasuk dalam pengurusan agar tidak memakai jasa calo, karena pelayanan diberikan dengan gratis.

Selanjutnya, ujar Muji, menyusul berlakunya Tanda Tangan Elektronik (TTE), maka legalisir tidak diperlukan lagi.

“Dengan peraturan terbaru tersebut, dokumen kependudukan di luar KTP-EL dan KIA tidk lagi menggunakan blanko khusus, cukup dengan HVS 80 gram warna putih dengan TTE,” tandasnya.

Sedangkan Camat Pauh Jasman dalam hal inovasi pelayanan kependudukan mendapatkan apresiasi. Yaitu dengan meluncurkan basis data kecamatan yang berbasis digital dengan data yang lebih rinci.

“Alhamdulillah, kami melakukan inovasi untuk data warga lebih detil dengan pemanfaatan digital. Sehingga hal ini juga menjadi basis kontrol sekaligus memudajkan pelayanan di kecamatan,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Disdukcapil sekaligus menyerahkan 109 keping KTP-EL untuk Kelurahan Lambung Bukik dan 175 keping untuk Kelurahan Limau Manih Selatan. KTP – EL tersebut duserahkan kepada warga yang mengurus dokumen dan telah memegang Suket. (AdF/Zal/Hms)
Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius