SUMBARNET.COM - H. Amrizal Dt Rajo Medan Wakil Bupati Dharmasraya menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019, yang diajukan beberapa hari lalu.

Jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD ini disampaikan Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya, Jum'at (10/07/20).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Paryanto  didampingi Wakil Ketua DPRD, Adi Gunawan. Serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Adlisman, Anggota DPRD, Kepala OPD dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam kesempatan rapat tersebut, Wakil Bupati menanggapi setiap pertanyaan, masukan serta kritikan yang disampaikan oleh setiap fraksi.

Wabup juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh fraksi DPRD yang sudah menyampaikan pandangan umumnya. Menurut wabup, ini menandakan DPRD memiliki semangat yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk kemajuan Kabupaten Dharmasraya.

"Jika ada pertanyaan yang belum terjawab atau dianggap belum cukup, kami mohon maaf dan akan kami sampaikan secara lebih jelas pada rapat-rapat pembahasan berikutnya," pungkas wabup.(AdF/Hms)

SUMBARNET.COM - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Raflis melakukan pelantikan dua pejabat pengawas dilingkungan DPRD Provinsi Sumbar, pada Jum'at sore (10/7) di ruang sidang khusus I.

Kedua pejabat yang baru dilantik tersebut, Ismelda Jenreini, S.STP, M.M dan Dwi Astuti, S.Si, M.Si.

Sebelum dilantik, kedua pejabat baru tersebut melakukan sumpah dan janji selaku pejabat sebagaimana biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat negara sebelum menduduki jabatannya.

Pada kesempatan itu,  Raflis dalam sambutannya mengatakan, hari ini telah terjadi sebuah peristiwa kedinasan yaitu pertukaran pejabat dilingkungan DPRD Provinsi Sumbar.

"Seiring musim berganti tahun bertukar, pergantian atau pertukaran pejabat dalam sebuah instansi adalah hal yang biasa, pungkas Raflis.

Selanjutnya Sekwan Raflis berpesan kepada kedua pejabat pengawas DPRD Provinsi Sumbar tersebut agar dapat memegang amanah dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada srikandi - srikandi DPRD Provinsi Sumbar terbaik hari ini, yang telah kita pilih bersama dan semoga bisa bekerja dengan baik," tutur Raflis.(nov)

SUMBARNET.COM - Menyelamatkan kelangsungan pasndidikan dan masa depan warganya, Walikota Padang Panjang merasa bertanggungjawab.

Karena, terkait kisruh yang terjadi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang menerapkan sistem zonasi, membuatnya berinisiatif menghadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Jumat (10/7).

Wako Fadly Amran siap memperjuangkan warganya agar bisa sekolah di SMA di Padang Panjang. Karena, akibat penerapan sistem zonasi dan umur yang jadi patokan penerimaan siswa SMA, berdampak banyaknya calon siswa di Padang Panjang yang tidak bisa masuk sekolah.

“Ini persoalan kelangsungan pendidikan masyarakat Padang Panjang, memang kewenamgan masuk SMA itu ada di provinsi tapi soal masyarakat saya harus pasang badan,” ujar Fadly Amran usai bertemu Gubernur Sumbar.

Terkait perjuangan Wako Fadly Amran mengurus masyarakatnya tersebut, mndapat apresiasi dari Gubernur Irwan Prayitno. Proaktif Walikota Padang Panjang yang berjibaku mengadu kewenangan yang dimikinya pun mendapat perhatian khusus dari gubernur. Apalagi sejauh ini, baru Fadly Amran satu-satunya kepala daerah yang menghadap gubernur demi warganya.

“Saya apresiasi Pak Walikota Padang Panjang yang perhatian soal pendidikan masyarakatnya. Kisruh PPDB Online ini terkait soal surat keterangan domisili, sekarang saya terima saran Wako Padang Panjang untuk solusi masuk SMA sederajat ini,” ujar Irwan Prayitno.

Perjuangan Wako Fadly Amran berbuah  manis. Pada pertemuan itu, gubernur memberi solusi dengan penambahan kuota SMA untuk Kotq Padang Panjang agar semua tamatan SMP di kota ini dapat bersekolah. Gubernur setuju penambahan kuota zonasi untuk mengakomodir siswa yang berada di zonasi yang gagal karena surat keterangan domisili tadi.

“Untuk SMA Negeri I, Pak Gubernur setuju ditambah satu lokal atau sekitar 32 siswa dan A Negeri 2 tambah dua lokal baru. Solusi ini sudah lebih dari cukup. Tapi tetap domisili kuncinya dan itu jujur tidak ada bodong atau membuar surat keterangan abal-abal, karena semua suket itu sudah kita verifikasi di lapangan," ujar Fadly.

Menurut Fadly persoalan ini tidak lepas dari soal data kependudukan dan suket itu munculnya karena para orangtua tak ingin anaknya tak bisa bersekolah.

"Kita memaklumi kecemasan orang tua akibat adanya sistem zonasi tersebut. Alhamdulillah, kini semuanya sudah bisa teratasi dengan adanya tambahan kuota dari provinsi," ungkap Fadly. (ms/ald)

SUMBARNET.COM - Polda Sumatera Barat telah meluncurkan Aplikasi bernama POLDA SUMBAR. Banyak fitur yang bisa digunakan dalam aplikasi tersebut dan dimanfaatkan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Barat.

“Sebuah fitur yang dibentuk dalam Aplikasi POLDA SUMBAR tersebut yang dikhususkan untuk masyarakat adalah “E-DUMAS”,” kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik.

Dikatakan, Aplikasi “E-DUMAS” merupakan layanan untuk Pengaduan Masyarakat. Merupakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Polda Sumatera Barat bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan kepada Polda Sumatera Barat atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh pegawai di lingkungan Polda Sumatera Barat dan Lembaga negara lainnya.

Dengan adanya E-DUMAS, masyarakat dipermudah untuk melaporkan aduan. Dimana, masyarakat hanya perlu mengunduh Aplikasi POLDA SUMBAR di Google Playstore.

Setelah di unduh, masyarakat bisa memilih menu E-DUMAS kemudian mengisi biodata termasuk NO KTP dan NO Hanphone agar bisa memantau perkembangan laporan atau aduan, baik melalui aplikasi maupun notifikasi WA.

Selama proses berjalan, masyarakat dapat memantau perkembangan laporan melalui menu E-DUMAS dengan memilih sub menu pencarian dengan memasukan NO KTP dan Handphone sehingga nantinya bisa melihat setatus terbaru dari perkembangan laporan. Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena data dirahasiakan dan tersimpan secara aman.

Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH sudah mengintruksikan, agar layanan Kepolisian terhadap masyarakat dipermudah dan cepat, salah satunya dengan membangun sistem informasi terintegrasi.

Kombes K. Rahmadi, MH, selaku Irwasda Polda Sumbar menyarankan agar masyarakat Sumbar khususnya bisa mendownload Aplikasi Polda Sumbar tersebut, karena selain fitur pengaduan masyarakat juga tersedia fitur lainnya, seperti Laporan Saber Pungli, Panic Button dan survey kepuasan layanan anggota Polri.

Selain yang disebutkan diatas, masyarakat juga dapat membaca informasi terbaru dari perkembangan berita seputar dunia kepolisian dan berita umum tentunya.

Sumber: Bid Humas Polda Sumbar

SUMBARNET.COM - Audy Joinaldy, calon wakil gubernur sumbar realisasikan janjinya di nagari Koto Baru Kabupaten Solok. Berawal dari kunjungan silaturahmi " Audy Bakunjuang " di beberapa kota/kabupaten di dapil sumbar 1. Kegiatan dimulai dari Solok Raya.

Silaturahmi yg digelar di nagari koto baru ( Jumat,  3 Juli 2020), membuahkan kebersama audy dgn masyarakat malam itu. Pertemuan tersebut di laksanakan di kediaman Bpk. Zulsafwan Dtk.  Bagindo Nan Gadang

Dialog santai bersama masyarakat,  menjadi  kebahagiaan bagi audy.  Menjelang tutup pertemuan,  spontan audy dihadapan pak walinagari dan masyarakat menyatakan memberikan bantuan sembako. " ambo masih merasakan dampak dari covid19, dampak tersebut blm hilang,  apa lagi setelah mendengarkan penjelasan wali nagari dan dari masyarakat sendiri " Audy Joinaldy, via whatsApp

Bantuan sembako disalurkan mulai hari ini ini,  Kamis,  9 Juli 2020. Jumlah paket sembako yang dibagikan 200 paket., fokus paket diserahkan kepada masyarakat dampak covid19 di nagari koto baru kabupaten solok. " sembako bantuan audy dibagikan hari ini,  melalui sahabat Barajo koto baru dan pak datuk sebagai tuan rumah saat pertemuan audy seminggu yg lalu " herdiyulis, biasa dipanggil Hy sebagai perwakilan Audy. " kabar  bantuan audy di nagari koto baru,  Tentu sangat membantu ekonomi warga disaat pandemik, dan atas nama warga Koto Baru mengucapkan Terima kasih dan Apresiasi kepada bpk Audy Joinaldy yg telah bantu sembako untuk warga Koto Baru semoga dibalas oleh Allah Swt dan bermanfaat bagi penerima bantuan " AFRIZAL. K MALIN BATUAH, Wali Nagari

Dengan adanya kepastian Audy Joinaldy berpasangan dengan buya Mahyeldi.  Audy bersama PPP dan relawan langsung turun bersilaturahmi ke beberapa daerah.  Kegiatan Audy bakunjuang dimulai dari tanggal 1 Juli 2020. " Audy tidak bisa langsung menyerahkan bantuan sembako,  karena audy sedang ada kegiatan di darmasraya dalam rangkaian kegiatan Audy Bakunjuang " Nuzul Amri,  Ketua Tim Media.(rel)

SUMBARNET.COM - Perjalanan menuju lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau dari Kabupaten Kapuas pada Kamis siang, (9/7), Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan peningkatan jaringan reklamasi rawa di Tahai Baru, Kabupaten Pulang Pisau.

Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran melihat proses pembangunan dari atas jembatan kayu.

Tampak Menteri PUPR menjelaskan proses pembangunan irigasi dengan nilai anggaran kurang lebih Rp9,8 miliar tersebut kepada Presiden Jokowi.

Proyek tersebut merupakan rehabilitasi jaringan irigasi setempat agar selalu berfungsi dengan baik dan untuk mendukung program lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah.

Setelah meninjau selama sekira 15 menit, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Belanti Siam. Namun, tak berapa lama, Presiden kembali menghentikan perjalanannya dan turun di Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, untuk melihat pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Belanti I dengan luas baku 3.545 hektare.

Di lokasi tersebut, Presiden juga meninjau perbandingan tiga lahan dengan kondisi yang telah berhasil ditanam, lahan memerlukan rehabilitasi, dan lahan yang masih membutuhkan proses _clearing_.

Pulang Pisau, 9 Juli 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

SUMBARNET.COM - Lumbung pangan baru dikembangkan di luar Pulau Jawa, saat ini sedang dalam proses pengerjaan diharapkan bisa menjadi sumber cadangan logistik nasional untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri. Cadangan logistik tersebut juga digunakan untuk mengantisipasi krisis pangan sebagaimana yang diperingatkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

"Saya kira kita tahu semuanya, FAO sudah mengeluarkan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Oleh sebab itu, kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional," ujar Presiden Jokowi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pada Kamis, 9 Juli 2020.

Setelah meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan baru di Kabupaten Kapuas, Presiden bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait lainnya juga meninjau lokasi pengembangan serupa yang ada di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau. Di kabupaten tersebut, terdapat kurang lebih 10.000 hektare lahan potensial yang nantinya akan dikembangkan menjadi lumbung pangan baru.

Presiden mengatakan bahwa untuk tahun ini setidaknya akan diselesaikan terlebih dahulu lahan seluas 30.000 hektare dan akan meningkat hingga dua tahun ke depan.

"Tahun ini insyaallah akan kita selesaikan kurang lebih 30 ribu hektare terlebih dahulu. Kemudian berikutnya dalam 1,5 sampai maksimal 2 tahun akan ditambah lagi 148.000 hektare baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun Kapuas," tuturnya.

Kementerian Pertahanan akan bertindak sebagai _leading sector_ untuk pengembangan lumbung pangan nasional baru tersebut. Kementerian Pertahanan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugasnya.

"Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, _leading sector-nya_ akan kita berikan ke Pak Menhan yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian, juga Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati," kata Presiden.

Dengan pengembangan lumbung pangan baru ini diharapkan cadangan pangan nasional nantinya dapat terpenuhi dan dikelola dengan manajemen yang baik hingga dapat diekspor ke negara-negara lain.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo.

Pulang Pisau, 9 Juli 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

SUMBARNET.COM - Kebijakan Padat Karya Tunai didaerah terus didorong oleh pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat terdampak di tengah pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pada Kamis, 9 Juli 2020, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan program padat karya yang ada di salah satu lokasi di daerah tersebut dan menyempatkan diri untuk berbincang sejenak dengan para pekerja Padat Karya Tunai.

Proyek padat karya yang ditinjau tersebut masih berada di dalam kawasan pengembangan lumbung pangan nasional di Kabupaten Pulang Pisau dan merupakan bagian dari program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) yang bertujuan menyediakan air bagi kawasan pedesaan dengan melakukan perbaikan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi desa.

Secara nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,3 triliun untuk pelaksanaan program Padat Karya Tunai pada tahun 2020 ini di kurang lebih 23.392 lokasi pengerjaan. Diperkirakan terdapat kurang lebih 612.956 pekerja setempat yang dapat diberdayakan dalam program ini.

Untuk Pulau Kalimantan sendiri, pemerintah mengalokasikan Rp865,35 miliar untuk program Padat Karya Tunai di 1.537 lokasi pengerjaan dengan harapan dapat memberdayakan sebanyak 43.016 pekerja setempat dengan durasi pengerjaan proyek selama 30 hingga 100 hari.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo.

Pulang Pisau, 9 Juli 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

SUMBARNET.COM - Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Forkopimda Sumbar kembali melakukan panen raya padi dalam mendukung ketahanan pangan nasional,

Kali ini, panen padi bersama tersebut dilaksanakan di lahan persawahan yang berada di Kelurahan Sungai Pisang, Teluk Kabung Selatan Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang, Kamis (9/7).

Padi yang ditanam hingga panen di wilayah tersebut, diketahui merupakan hasil binaan dari Bhabinkamtibmas Polsek Bungus Polresta Padang.

Selain panen bersama, pada kesempatan itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto juga menyerahkan bantuan pupuk kepada masyarakat sekitar yang diterima oleh Bhabinkamtibmas.

Turut hadir Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Arief Gajah Mada, Danlantamal II Padang Laksamana Pertama TNI Dafit Santoso, Danlanud, Pejabat Utama Polda Sumbar, Forkopimda Sumbar, Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan, Wakil Walikota Padang dan Forkopimda Kota Padang.

Selain di Kota Padang, panen raya dalam mendukung ketahanan pangan ini juga dilakukan di Polres-polres sejajaran Polda Sumatera Barat.

Sumber: Bid Humas Polda Sumbar

SUMBARNET.COM - H. Amrizal Dt Rajo Medan Wakil Bupati Dharmasraya mendengarkan pandangan umum fraksi DPRD, terkait Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, pada Senin (06/07) lalu. Pandangan Umum Fraksi ini disampaikan dalam Rapat Paripurna yang diadakan di Ruang Rapat Utama Sekretariat DPRD, pada Rabu (08/07).

Dalam kesempatan rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Paryanto, tersebut, Wabup terlihat begitu antusias mendengar pandangan yang disampaikan masing-masing fraksi terkait Ranperda dimaksud.

Setelah mendengar sejumlah pandangan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, Wabup mengapresiasi positif pandangan tersebut. Menurut wabup, ini menandakan DPRD memiliki semangat yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk kemajuan Kabupaten Dharmasraya.

"Atas pandangan yang disampaikan oleh fraksi hari ini, selanjutnya akan dijawab dalam Rapat Paripurna berikutnya," pungkas wabup.(AdF/Hms)
Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius