Tenaga Honorer K2 di Pessel Tolak Permen PAN - RB Nomor 36 dan 37 2018


Pessel(Sumbar).SNet- Terkait peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 36 dan 37 tahun 2018, tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018, menjadi polemik di berbagai daerah.

Terbitnya peraturan menteri tersebut, ditolak para guru honorer Kategori 2 (K2) di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan.

Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer (FKH-K2) melakukan aksi damai di depan kantor Bupati Pessel. Senin, (17/9). Mereka menganggap peraturan tersebut, seakan menutup peluang honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS karena batasan usia.

Ketua FKH-K2, Firmansyah, menilai Peraturan Menteri terkait rekrutment CPNS 2018 dianggap tidak berpihak pada guru honorer K2. Menurut dia, dalam Permen tersebut jelas-jelas telah mendiskriminasi nasib para guru honorer K2.


"Persyaratan CPNS bagi K2 yang dibawah umur 35 sangat tidak manusiawi. Seharusnya jangan ada pemisahan dan batasan usia bagi kami honorer K2. Sebab, kami sudah puluhan tahun mengabdi untuk mendidik generasi bangsa," ucapnya saat menyampaikan aspirasi di halaman kantor bupati.

Ia mengutarakan, saat ini tercatat sebanyak 871 pegawai honorer K2  di Pesisir Selatan yang masih belum jelas nasibnya hingga saat ini, padahal usia mereka rata rata sudah tua (diatas 35 tahun).

"Kami mohon agar bapak bupati, pejabat terkait dan DPRD mengawal dengan baik aspirasi ini. Sebab, hingga kini belum ada kejelasan tentang nasib kami," tuturnya.

Ia mewakili tenaga honorer K2 meminta dengan sangat kepada bupati dan ketua DPRD Pesisir Selatan, agar aspirasi tersebut segera disampaikan ke pusat dengan cara menyurati Menteri PAN RB RI untuk dapat mencabut dan meninjau ulang kembali Permen PAN RB RI nomor 36,37 tahun 2018 tersebut. Selain itu, ia berharap guru Honorer K2 segera di angkat sebagai PNS atau ASN.

"PNS adalah harga mati buat kami yang telah lama mengabdi untuk negara. Sebab, selama ini kami telah berupaya mendidik generasi muda tanpa tanda jasa," ujarnya.

Sementara itu, Kordinator Lapangan (Korlap), Ketua LSM SIGI Kabupaten Pessel, Marjoni, mengatakan, sebanyak 871 tenaga honorer K2 yang tersebar di Pessel, terdiri dari guru TK, SD, SMP dan tenaga kesehatan.

"Terkait kondisi ini, kita meminta kepada pihak Pemda agar segera menyurati Kemen PAN RB untuk mencabut dan membatalkan peraturan tersebut. Agar nasib mereka K2 Pessel dapat diperhitungkan," kata Marjoni.

Menanggapi hal itu, Bupati Pessel Hendrajoni yang diwakili Asisten I Gunawan dan sejumlah OPD terkait, menyambut baik kedatangan  Forum komunikasi honorer K2 Kabupaten Pesisir Selatan. Pihaknya berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Pemerintah Pusat.

"Kami sudah mendengarkan aspirasi yang bapak ibu sampaikan. Dan tidak ada niat sedikitpun untuk tidak adil. Pemda tetap akan berupaya memperjuangkannya ke pusat. Kita tidak akan lepas tangan. Sebab, sebagian bapak dan ibu ada yang sudah sangat lama honor di pemda ataupun tenaga lepas," katanya.

Gunawan menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya bersama DPRD akan berkirim surat ke pusat untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer K2 agar dapat merasakan kesejahteraan sebagaimana mestinya.


"Namun, kita dari pemda tetap meminta kepada bapak dan ibu agar tetap bekerja seperti biasa. Bekerjalah dengan prifesional, baik, jujur dan adil. Segala sesuatu yang kita kerjakan selama ini, anggap saja sebuah ladang amal. Semua kita serahkan kepada Allah. Sebab, sekecil apapun ilmu yang kita berikan kepada anak didik, maka itulah yang akan kita terima nantinya.
Percayalah tidak ada hasil yang menghianati proses," tuturnya memberi semangat.

Pantauan di lapangan, aksi damai siang itu mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Pessel dan Satpol PP setempat.

# SNet - Red/h/kis/Haluan

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius