Tuntut Jadi PNS, Ribuan Honorer di Sumbar Datangi Kantor Gubernur


Padang(Sumbar).SNet- Ribuan tenaga honorer dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar), yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, menuntut janji Gubernur Sumbar untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa ujian, dengan alasan umur mereka sudah di atas 35 tahun.

“Kami bertahan jadi honorer dengan janji pengangkatan, karena dulu moratorium CPNS lima tahun. Ketika CPNS dibuka, kenyataannya tidak ada pengangkatan,” kata Ketua Forum Guru Honorer Kota Padang Zal Fitra saat unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (24/9/2018).

Dalam orasinya disampaikan, sebagian honorer yang bertahan saat moratorium sudah berusia di atas 35 tahun, sehingga tidak bisa mengikuti ujan CPNS. Maka ia menilai penerimaan CPNS sangat mengesampingkan honorer yang telah mengabdi selama 15 hingga 25 tahun lebih selama ini.

“Tugas kami mendidik generasi bangsa, tapi diperlakukan penuh ketimpangan. Atlet Asian Games saja penghargaannya ratusan juta, dapat rumah, dan langsung PNS. Kami sudah beranak cucu mengabdi, tidak diperhatikan dengan layak,” teriaknya dalam orasi.

Hal senada juga disampaikan tenaga honorer di Kota Padang, Zulfahmi, yang menyebutkan bahwa ia sudah mengabdi selama 20 tahun menjadi petugas teknik. Bahkan mirisnya, meskipun jumlah gajinya tidak seberapa, ia mengaku sudah tiga bulan terakhir ini belum  menerima gaji.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah, termasuk terhadap honorer di Kota Padang, bahwa sudah tiga bulan kami belum menerima gaji. Kalau tidak ada jatah CPNS untuk kami, lebih baik batalkan penerimaan CPNS tahun ini, sebab mengesampingkan kami yang sudah berumur,” tegas dia.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menemui langsung honorer yang sedang melakukan aksi tersebut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumbar Yulitar.

Dalam pemaparannya pengangkatan PNS bukan kewenangan provinsi, tetapi merupakan Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meski demikian ia berjanji menyampaikan tuntutan honorer tersebut secara resmi ke pemerintah pusat.

Solusi sementara, ia menjanjikan tuntutan itu masuk dalam pembahasan dalam rapat bersama bupati/wali kota agar kepala daerah lebih memperhatikan nasib honorer. Salah satunya bicarakan dengan bupati/wali kota agar membayar honor yang layak bagi honorer, baik kategori satu maupun dua sesuai Upah Minimal Regional (UMR).

“Saya tahu persis posisi honorer, dengan kehidupan yang sulit, dan beban kerja yang banyak, tapi digaji tidak seberapa. Maka saya akan upaya sedapat mungkin membantu, minimal honorer digaji layak seperti UMR di daerah masing-masing,” kata Wagub Nasrul Abit.

# SNet - Sumbar Fokus

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius