Biaya Politik Itu Mahal Maka Perlu Gotong Royong


Cikarang.SNet- Politik butuh biaya tinggi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa peserta pemilu harus menyiapkan dana tak sedikit untuk maju menjadi anggota legislatif (Caleg). Setidaknya dibutuhkan biaya Rp. 1-3 Milyar untuk Caleg DPRD Tingkat II, Rp. 3-7 Milyar untuk DPRD Tingkat I dan Rp 7-10 Milyar untuk DPR. Biaya termahal dibutuhkan untuk sosialisasi dan saksi, disamping biaya baliho dan buat kaos.

Demikian terungkap dalam Diskusi “MEMBANGUN GOTONG ROYONG MENUJU PEMILU 2019” yang diselenggarakan DPD Majelis Dakwah Al-Hikmah (MDA) Kabupaten Bekasi di Pendopo Al-Hikmah, Cikarang, Jawa Barat. “Setidaknya, ada lima faktor penyebab biaya politik yang mahal. Sehingga para Caleg yang bertarung dalam pemilu membutuhkan modal besar,” kata Ketua MDA Bekasi, Ustadz Harun Zen, S.Ag.

Menurut Ustadz Harun, faktor itu diantaranya pertama akibat budaya dan kepercayaan masyarakat sekarang yang tidak melihat partai politik sebagai alat perjuangan ideologi mereka. Kedua, budaya masyarakat sekarang yang tidak melihat calon legislatif sebagai wakil atau pahlawan yang akan memperjuangkan aspirasi dan nasib mereka.

Ketiga, lanjut Ustadz Harun, sistem pemilihan langsung untuk masyarakat yang belum siap. Keempat, banyak keraguan masarakat akan kejujuran dan independensi KPU sehingga harus memasang saksi di tiap TPS, dan kantor-kantor KPU. Kelima, walaupun sulit dibuktikan diduga adanya “MAHAR” kepada Parpol pengusung.

Dalam kaitan itu, Caleg Partai Berkarya untuk DPRD Kabupaten Bekasi, Roza Febrianti mengatakan, pihaknya berupaya membangun semangat GOTONG ROYONG di tengah masyarakat dan menggalang KEKUATAN RELAWAN. “ Kami berupaya menjadikan Pemilu 2019 sebagai MOMENTUM bangkitnya semangat Gotong Royong dan KESADARAN POLITIK Masyarakat menuju PERUBAHAN dan PENINGKATAN Kualitas Hidup dan ekonomi warga Kabupaten Bekasi,” kata Roza.

Untuk itu, Roza menggalang Gerakan yang memicu munculnya spirit rakyat untuk BERPARTISIPASI dan MENGAWASI, tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek, mendulang suara dan mengawal suara di Pemilu 2019 tetapi juga memiliki nilai filosofis yang dapat menjadi dasar pemikiran tentang pengawasan dalam jangka panjang. “Gerakan ini merupakan cikal bakal dari pengawasan yang semestinya, yang mungkin masih jarang dilakukan di berbagai negara yang bahkan demokrasinya bisa dianggap sudah mapan,” tegas Caleg Partai BERKARYA itu.

Roza yang juga adalah Aktivis Buruh Perempuan itu, mengingatkan Pemilu yang berkualitas seharusnya dibarengi dengan proses pengawasan yang baik, sebagai instrumen penting dari proses penyelenggaraan pemilu. Suara rakyat yang disampaikan dalam penyelenggaraan pemilu harusnya dipastikan agar tidak disalahgunakan.

“Perlu edukasi yang intens kepada masyarakat yakni edukasi anti money politics dan kampanye pilih WAKIL RAKYAT bermutu dan bukan memilih Caleg yang memberi uang. Pengawasan dan sanksi yang tegas dari Bawaslu kepada siapa saja yang melanggar aturan main termasuk yang money politik,” katanya.

# SNet - AZ

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius