Dewan Pers : Jika Ada Masalah Pemberitaan, Media Mendapat Hak Mediasi


Jakarta.SNet- Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar, jadi pembicara tamu di pelatihan Satu Masjid Satu Jurnalis (OMOJ) Angkatan kedelapan di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur Jakarta, Sabtu (10/11/18). Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Forum Jurnalis Muslim (Forjim) dengan Yayasan Darussalam Kota Wisata.

Dalam kesempatan tersebut, Djauhar mengatakan bahwa kerja-kerja jurnalistik merupakan pekerjaan mulia dengan menyampaikan informasi berita kepada masyarakat. Karena itu, wartawan harus dibekali kode etik jurnalistik (KEJ).

Kode etik mengatur 11 ketentuan menjadi wartawan. Seluruh titik itu merupakan kesepakatan bersama (konsensus) lebih dari 50 asosiasi profesi jurnalis se-Indonesia. Maka itu, wartawan diwajibkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

"Karena pasca reformasi berita-berita yang tidak jelas kebenarannya sangat berseliweran. Dan banyak sekali yang langsung percaya. Penyakit ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia yang sama," ujarnya.

"Kita harus berusaha mengambil dan menyebarkan informasi yang baik dan bermanfaat sebagai wartawan, tidak lepas dari kode etik jurnalistik. Nah, jika ada masalah dengan kode etik, maka kami akan memediasi dengan pihak terkait," sambungnya.

Ia menjelaskan, Dewan Pers memiliki peran untuk mediasi antara media yang dibahas dengan pihak yang dirugikan. Proses pemilu ini dinamakan ajudikasi dan mediasi.

"Kami selalu berharap ada manfaatnya. Kami berharap tidak ada fitnah, agitasi dan mengadu domba masyarakat," ujarnya lagi.

Menurut dia, kelemahan para peneliti saat ini yaitu tidak mengedepankan verifikasi faktual. "Wartawan harusnya tidak langsung percaya omongan orang. Wartawan harus skeptis. Apalagi orang ketiga," katanya.

Ia menandaskan, Real Dewan Pers adalah menjaga kebebasan Pers di Indonesia terjamin. Karena penguasa yang berkuasa dimanapun keinginannya sama, dapat mengendalikan media. Menurutnya, dari 11 Negara se-Asean, hanya Indonesia saat ini yang menjamin kebebasan pers.

"Kami pernah meloloskan pemerintahan di Orde Baru. Itu ngeri sekali. Sangat menakutkan. Media yang dianggap berbahaya langsung disikat. Saya berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers," tandasnya.

# SNet - Red/Penyalainews

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius