Djuli Mambaya Langsung Sakit Usai Diperiksa


Jayapura.SNet- Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol A.M Kamal saat menggelar release di Mapolda Papua JAYAPURA | Usai ditangkap Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Djuli Mambaya (DJM) resmi ditahan oleh penyidik Polda Papua, namun alasan kesehatan dirinya kini masih dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua.

DJM, adalah empat dari tiga tersangka yang telah diperiksa oleh Polda Papua dan saat ini ketiganya yakni YYY, SR dan JAS masih mendekam di sel tahanan Polda Papua sejak Senin (19/11) kemarin.

Keempatnya merupakan tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan gedung Terminal Penumpang Type B Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2016 yang diduga merugikan negara mencapai 1.745.694.560 rupiah.

DJM adalah Mantan Kepala Dinas PU Provinsi Papua, YYY adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), SR adalah Konsultan dan JAS adalah selaku Pelaksana pekerjaan.

"Para tersangka sudah ditahan di Mapolda Papua, sementara DJM sudah dilakukan pemeriksaan, karena mengalami gangguan fisik yang harus dilakukan perawatan," kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol A.M Kamal saat menggelar release di Mapolda Papua, Rabu (21/11/2018) siang.

Penangkapan para tersangka mangacu pada Laporan Polisi Nomor : LP/23/I/SPKT/Polda Papua tanggal 18 Januari 2018 Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2016. Dengan surat perintah penyidikan dan penyelidikan  Nomor : Sprin.sidik/06/I/2018 Ditreskrimsus tanggal 18 Januari 2018.

Kasus ini terkuak setelah hasil audit

Badan Pemeriksa Keuangan Papua (BPKP) menemukan kerugian negara senilai 1.745.694.560 rupiah atas pembayaran seratus persen pekerjaan senilai 8,2 Miliar tersebut.

Sesuai hasil penyidikan Polda Papua, sedikitnya ada 4 praktek dugaan penyimpangan yang bertentangan dengan Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010.

Pertama, dengan diadakannya uji CCO (Contract Change Order) diduga mengakibatkan perencanaan yang dilaksanakan sebagai dasar pembuatan HPS tidak sesuai dengan seharusnya, kedua, setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% ternyata hasil uji kuat tekan beton pada UPTD yang dilakukan oleh LPJK dan BPKP tidak mencapai K-350, sedangkan yang dijadikan dasar penagihan pembayaran 100 % oleh PT. BKJ adalah hasil uji kuat tekan beton yang diduga direkayasa hasilnya.

Ketiga, Mekanisme pembayaran yang tertuang dalam syarat khusus kontrak pembayaran dilaksanakan sebanyak 3 kali, namun pelaksanannya hanya dilakukan sebanyak 2 kali saja dan keempat, berdasarkan hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.745.694.560, atas pembayaran 100% untuk kekurangan mutu atau kualitas beton K350 dan pembelanjaan baja tulangan U 24 tidak sesuai RAB.

“Keempat tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara,” ungkap Kamal.

# SNet - Red / MCWNews

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius