Menyusun Strategi Politik Masyarakat Minangkabau Berbasis Otonomi Daerah


Padang(Sumbar).SNet- Sistem Politik Indonesia belum sepenuhnya memberikan angin segar untuk sebuah perkembangan BUDAYA untuk masing-masing etnis. Akibatnya, disadari atau tidak, kecenderungan kita untuk menjadi POLITISI NASIONAL begitu kuat, namun sayangnya mengabaikan sisi-sisi ke Minangkabauan kita.

Demikian disampaikan Pemimpin Redaksi Surat Kabar JENIUS, Mislinda Hayati, S.Ag dalam Diskusi Bertajuk “Meningkatkan Kapabilitas Anggota DPRD dalam Era Otonomi Daerah” di Meeting Room Surat Kabar JENIUS, Padang, Sumatera Barat. “Banyak orang yang Minang MENGUTAMAKAN siapa yang akan menjadi Presiden, namun LALAI mempertimbang dampaknya bagi PEMBANGUNAN di Sumatera Barat,” tambahnya.

Menurut Mislinda Hayati yang juga adalah Caleg Partai BERKARYA untuk DPRD Kota Padang itu, orang Minang selama ini dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai tradisi BERPIKIR KOLEKTIF yang kental serta memiliki BUDAYA KOMUNAL yang kuat. “Bukankah orang Minang di masa lampau dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai KESADARAN KOLEKTIF yang tinggi, namun demikian tetap menjunjung tinggi kebebasan ataupun otonomi individu,” kata Caleg Partai BERKARYA dari Dapil II, Kecamatan Pauh dan Kuranji itu.

Mislinda mengingatkan hal itu adalah soal seni meramu perbedaan, bahkan pertentangan, bermodalkan semangat kolektivitas untuk melahirkan sebuah kesepakatan. “Kita berharap semoga dalam menyambut Pemilu serentak 2019 sudah seharusnya para Ulama, Cerdik Pandai, Bunda Kandung, Generasi Muda dan Elite Politik di Ranah Minang sejenak MENGETEPIKAN kepentingan Politik mereka agar bisa DUDUK BERSAMA sebagai wujud BERPIKIR KOLEKTIF untuk kemajuan Adat dan Budaya serta Pembangunan Eknomi di Ranah Minang.

“Perlu kita pahami bersama bahwa dengan adanya Sistem OTONOMI DAERAH merupakan wujud konkrit sistem pembagian kekuasaan secara vertikal. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi antara ‘pemerintah pusat’ disatu pihak, dan ‘pemerintah daerah’ di lain pihak. Melalui Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat memberi  hak, wewenang, dan kewajiban kepada  daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” pungkas Mislinda.

# SNet - AZ

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius