Presiden Jokowi Gandeng Swiss Blokade Uang Haram


Jakarta.SNet- Setelah perjanjian Mutual Legal Assistance Treaty antara Indonesia dengan Swiss, pada 31 Agustus 2017 diteken, pelaku pencucian uang bakal gigit jari. Pasalnya, negara yang dianggap aman untuk menyembunyikan uang ilegal sekarang telah menjalin kerjasama keterbukaan. Langkah kerjasama itu sudah dirintis sejak tahun 2015.

Perjanjian MLA serupa telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya dengan beberapa negara. Kerjasama dengan Iran misalnya, diteken tahun 2016. Upaya tersebut dilakukan agar mempersempit gerakan pencucian uang alias money laundering.

“MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

MLA Treaty yang ditandatangani bukan hanya terbatas pada masalah korupsi. Kerjasama itu juga mencakup tindak pidana perpajakan. Meskipun belum terkait perjanjian ekstradisi.

"Hanya saja, MLA belum meliputi ekstradisi karena terkait pelakunya," papar Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Cahyo R. Muzhar yang dikutip dari Liputan6.com (6/9/2017).

Cahyo menjelaskan, MLA Treaty berlaku untuk semua jenis tindak pidana. Namun ada azas prinsip yang dinamakan dual criminality (kriminalitas ganda). Artinya, pemerintah Indonesia dan Swiss dapat melakukan kerjasama hukum jika tindakan itu dianggap sebagai unsur tindak pidana, menurut hukum di dua negara.

Ini adalah kabar baik bagi penegakan hukum di Indonesia. Masa depan penipuan dan pencucian uang akan semakin suram. Pemerintahan Jokowi telah berani membuat satu terobosan untuk menyudahi penggelapan pajak dan penyimpanan uang hasil korupsi di luar negeri.



Swiss dikenal sebagai salah satu negara yang menjaga kerahasiaan data nasabahnya. Oleh karena itu, otoritas mana pun sulit melacaknya. Namun tekanan internasional yang terus-menerus terhadap Swiss akhirnya membuat Swiss untuk pertama kalinya melakukan penukaran data keuangan. Itu dimulai sejak September 2018.

Swiss termasuk anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), maka dengan sendirinya Swiss sepakat dengan pertukaran informasi pajak. Persinggahan aset-aset dari aktivitas kriminal di Swiss akan dengan mudah ditelusuri.

Atas hasil yang menggembirakan itu, Indonesia ke depan dengan mudah meminta bantuan Swiss, untuk melakukan upaya paksa terhadap pelaku kejahatan. Seperti menggeledah, memblokir, dan membuka rekening yang dicurigai. Hal itu jelas akan membuat koruptor dan pengemplang pajak kelimpungan.

Langkah pencegahan telah dilakukan di dalam negeri. Seperti membuat Perpres No. 54/2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Juga PP No. 63/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran masyarakat dan pemberian penghargaan karena membantu pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jokowi berkomitmen untuk mengakhiri sejarah buram penggelapan uang. Menutup kebocoran ribuan triliun yang terjadi bertahun-tahun lamanya. Para koruptor, pengemplang pajak, bandar narkoba, dan teroris akan berakhir tragis.

Kerja keras ini adalah energi untuk mengobarkan semangat anti korupsi. Agar Indonesia terselamatkan dari zaman kegelapan penegakan hukum. Saat korupsi dan penipuan pajak tak tersentuh dulu!


# SNet - Red/Jokowi App

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius