Presiden Jokowi Tetapkan Kebijakan Satu Peta Bangun Indonesia


Jakarta.SNet- Demi menggencarkan pembangunan infrastruktur yang lebih terstandar, Presiden Jokowi menetapkan One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta sebagai acuan. Tujuannya, agar pembangunan tata ruang, perizinan, dan penggunaan ruang di berbagai daerah tidak terjadi tumpang tindih.

Sebagai negara besar yang terdiri dari pulau yang terpencar, Indonesia memiliki pemasalahan dalam hal sinkronisasi pemetaan secara nasional. Bukan cuma membingungkan, hal ini juga bisa menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur.

Pasalnya, selama ini sejumlah instansi memiliki peta tersendiri berdasarkan sektoral dan kepentingan masing-masing. Efeknya, terjadi tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan antara penguasaha, pemerintah, dan masyarakat bahkan antar sesama instansi pemerintah. Potensi konflik sosial pun bisa terpantik dari sini.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs resmi Badan Informasi Geospasial (BIG), selama ini Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang jadi dasar penguasaan lahan oleh sejumlah instansi tidak merujuk pada peta dasar yang berkompeten seperti BIG sehingga terjadi berbagai kesimpangsiuran.

Misalnya, peta perizinan pemanfaatan lahan dari instansi terkait masih ada yang belum mengikuti standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, baik itu dari sisi klasifgikasi objek geografis, skala, hingga georeferensi.

Tidak ingin tumpang tindih terkait pemetaan berlarut-larut, Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP).

Ini adalah upaya mewujudkan satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Dengan adanya peta ini, bisa mencegah adanya "benturan" dalam pembangunan infrastuktur di Indonesia.

Perpres tersebut akhirnya dimutakhirkan dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional Tahun 2018 yang diluncurkan Selasa (11/12/2018).

"Saya semakin tahu, semakin sadar bahwa di negaras kita terlalu banyak yang namanya tumpang tindih pemanfaatan lahan. Semakin sering ke lapangan semakin tahun di mana-mana urusannya seperti itu. Peluncuran Kebijakan Satu Peta diharapkan bisa menyelesaikan tumpang tindih lahan yang sebelumnya terjadi," pungkas Jokowi.

# SNet - Red/Jokowi App

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius