Pendapatan Daerah dan Distribusi Ekonomi Jadi Sorotan DPRD Sumbar


SUMBARNET.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat bahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum tersebut, fraksi - fraksi membahas soal pendapatan daerah PAD, Rabu (30/10).

Dalam pembahasan itu yang menjadi perhatian dewan adalah pendapatan daerah dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Fraksi - fraksi juga mempertanyakan pemerintah yang menentang perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah provinsi diminta untuk memaksimalkan potensi sumber daya untuk menggenjot investasi serta mencari strategi menyikapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

"Terdiri dari PAD sebesar Rp2.487 triliun lebih dan dana perimbangan sebesar Rp3.897 triliun dan lain - lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp27.497 triliun," kata Supardi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Proyeksi pendapatan daerah yang diusulkan tersebut menurut Supardi, masih jauh lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dia menyebutkan, proyeksi pendapatan daerah dalam RPJMD adalah sebesar Rp7.859 triliun lebih.

"Oleh sebab itu, perlu terus diupayakan peningkatannya agar kebutuhan anggaran untuk mewujudkan target pembangunan daerah yang telah ditentukan dalam RPJMD dapat terpenuhi," lanjutnya.

Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya, HM Nurnas menyorotiot Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah. Lebih, permintaan diberikan modal lebih besar dari deviden yang diberikan.

"Salah satu sumber pendapatan mestinya dari BUMD, namun harus belum memberikan kontribusi yang lebih besar dari deviden yang diberikan," kata Nurnas.

Nurfirman Wansyah, juru bicara Fraksi PKS meminta pemerintah provinsi menjelaskan detail mengenai rendahnya anggaran pendapatan daerah. Demikian juga Nurkhalis Dt Bijo Dirajo, juru bicara Fraksi Gerindra. Nurkhalis juga meminta pemerintah provinsi mencari strategi sebagai antisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

"Melepaskan ekonomi dari perlambatan, bahkan sampai ke posisi 4,9 persen pada kwartal pertama tahun 2019. Ini harus disikapi oleh pemerintah provinsi dengan mengambil langkah antisipasi agar pertumbuhan bisa bertahan dan bisa meningkat," katanya.

Sektor potensial sumber pendapatan daerah harus dioptimalkan dalam rangka mendongkrak PAD. Pengelolaan BUMD, aset daerah dan sumber daya alam harus terus dimaksimalkan.

Pada rapat paripurna sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit telah menyampaikan nota pengantar RAPBD tahun 2020. Dalam penyampaiannya, Nasrul Abit menyebutkan, pendapatan daerah tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp6,412 triliun lebih sementara belanja daerah diperkirakan sekitar Rp6,6 triliun.

#red

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius