Empat Ranperda Diseminarkan DPRD Sumbar



SUMBARNET.COM - Seminar guna membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diadakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, pada Senen (13/1) diruang sidang paripurna DPRD Provinsi Sumbar.

"Tujuan seminar ini adalah dalam rangka mencari masukan, tanggapan dan saran terhadap empat, Ranperda sebelum menerima finalisasi dan penetrasi," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Suib.

Suwirpen menyebut, "ada empat Ranperda yang sedang dibahas dan hari ini diseminarkan, semua sudah masuk dalam program kerja DPRD bahwa setiap Ranperda yang akan dikeluarkan harus diseminarkan," sebutnya.

Diharapkan melalui seminar ini Ranperda yang akan diterbitkan akan mendapat banyak masukan dan tanggapan. Dengan demikian, Perda yang diterbitkan benar - benar sesuai dengan kebutuhan dan lebih baik dalam pengaplikasiannya.

Empat Ranperda ini adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Komisi I membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Trantibum Linmas, Komisi II Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Komisi IV  Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ranperda Pariwisata Halal Komisi V.

"Sebagai pendalaman akhir, semestinya melalui seminar ini mendapat masukan dan tanggapan sehingga bisa difinalkan sebelum melanjutkan ke pemasangan penepatan," ujar Syamsul Bahri Ketua Komisi I.

Sebelumnya Komisi I telah melakukan pendalaman terhadap Ranperda Trantibum Linmas bersama mitra kerja terkait di pemerintah daerah. Selain itu, juga telah dilakukan studio untuk beberapa daerah yang telah memiliki Ranperda serupa.

Sementara itu untuk membahas Pariwisata Halal Komisi V mendatangkan Prof. Sukoso Kepala BPJPH dan Zainal Anwar dari MUI. "Tidak hanya bahan baku utama, tetapi juga bahan pengolah atau tambahan lainnya juga harus halal setelah melalui proses uji kerja. Infrastruktur ini harus disiapkan untuk menuju wisata halal," sebut Sukoso.

"Fasilitas ibadah yang representatif juga harus tersedia di setiap objek wisata, ditambah lagi objek wisata juga harus terbebas dari maksiat," tambah Zainal Anzar.

#AdF

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius