Perwakilan RT dan Masyarakat Pampangan Sepakat Minta Lurah Ganti PSM



SUMBARNET.COM - Perwakilan RT dan masyarakat kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung antarkan surat pernyataan sepakat untuk mengganti oknum Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Siti Afsah ke kantor Lurah Pampangan Nan XX, pada Selasa (3/10).


Hal ini disampaikan oleh ketua RT 3 RW 7 Erifal Candra, "itu adalah surat tuntutan masyarakat yang menilai kinerja Siti Afsah sebagai PSM tidak adil dan telah banyak merugikan masyarakat dalam mengelola bantuan sosial," katanya.


Candra menjelaskan, "banyak keluhan dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan Siti Afsah dalam pendataan dan pendistribusian bantuan karena tidak merata, tidak transparan dan sama sekali tidak pernah melibatkan RT. Ada juga semacam tekanan kepada masyarakat yang menerima bantuan karena harus memberikan persenan yang ditentukan besarannya oleh Siti Afsah, jika tidak diindahkan maka untuk bantuan selanjutnya mustahil akan menerima lagi alias dinonaktifkan atau diblokir datanya sebagai penerima bantuan PKH,  sembako dan BST," jelasnya.


Candra mengatakan, "keluhan dan kekecewaan masyarakat itulah dituangkan dalam bentuk surat pernyataan kesepakatan agar Lurah secepatnya mencabut SK Siti Afsah dan mengganti dengan PSM yang lebih peka terhadap penderitaan masyarakat," kata Wakil Ketua ll DPW LPPLI Sumbar itu.


Tidak hanya itu, Candra mengungkap bahwa masyarakat telah melaporkan hal ini kepada Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI).


"Banyak masyarakat menginginkan adanya tindakan pidana (hukum) supaya Siti Afsah dapat  mempertanggung jawabkan tindakan yang banyak merugikan masyarakat Pampangan selama ini, sebagai bentuk peringatan dan efek jera bagi PSM baru  kedepannya agar melakukan pendataan secara merata, adil dan transparan. Yang paling penting jangan sampai ada lagi tekanan kepada masyarakat kelurahan Pampangan yang menerima bantuan pemerintah," ujar Candra.


Erifal Candra menyebut, "Posbakum (Pos Bantuan Hukum) LPPKI Sumbar menarik kesimpulan bahwa Siti Afsah diduga melanggar Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagaimana BAB VIII Ketentuan Pidana, ditentukan bahwa pendamping sosial dan/atau siapapun (termasuk penerima manfaat) yang memalsukan data verifikasi dan validasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)," sebutnya.


"LPPKI juga akan melaporkan hal ini secepatnya kepada pihak berwajib agar diproses secara hukum", sebut Candra lagi.


Ketika perihal surat tersebut dikonfirmasi oleh tim awak media kepada Lurah melalui nomor whatsapp pribadinya, Lurah membalas, "Mohon maaf, tidak ada yang memberitahu atau konfirmasi kpd kami ttg ada atau tidaknya surat tersebut, sehingga kami tidak tahu sama sekali. Terimakasih," tulis Lurah.


Begitu juga dengan Siti Afsah ketika dikonfirmasi, ia mengatakan tidak ada mendapat informasi mengenai surat tersebut, ditanya soal kinerja yang dinilai tidak adil dan merugikan masyarakat, Siti Afsah tetap menjawab, "saya tidak ada mendapat informasi, surat itu tidak ada sampai ke saya, orang kelurahan tidak ada menyampaikan," jawabnya. (tim)

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius