BPKH Gelar FGD Tentang Optimalisasi Dana Haji



SUMBARNET.COM - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar kegiatan Fokus Group Discussion terkait Optimalisasi Dana Haji dan Penjajakan Sukuk Daerah, pada Selasa (16/03) di Rocky Hotel Bukittinggi.


Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi, Anggota Komisi 8 DPR RI Jon Kennedy Azis, Bappelitbang, Pemuka masyarakat, Tokoh Agama dan unsur terkait lainnya.


Beni Wicaksono dari BPKH mengatakan, "Fokus Group Discossion hari ini bertujuan mensosialisasikan dan berdiskusi terkait pengelolaan Dana Haji. Beni Wicaksono memaparkan BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat," katanya.


Beni melanjutkan, "dari hasil rapat dan diskusi dengan berbagai pihak terkait penyelenggaraan haji, maka total biaya haji perorang untuk Indonesia sekitar Rp. 75 juta rupiah. Sementara beban pembayaran biaya haji kepada masyarakat hanya Rp. 35 juta perorang. Untuk menutup kekurangan biaya haji itulah BPKH berperan. Dari dana haji yang disetorkan masyarakat, BPKH mengelola dan menghasilkan manfaat yang bisa dipakai untuk menutup kekurangan biaya haji."


Beni menegaskan pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.


Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi dalam sambutannya menyambut baik dilaksanakan FGD seperti hari ini di Bukittinggi, karena ini baru pertama kali di Sumbar dan dipilih di Kota Bukittinggi.


Terkait tema hari ini, menurut Marfendi sangat menarik dan penting diketahui masyarakat. Sangat penting untuk di sosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat paham, bahwa BPKH bukan hanya sekedar memanfaatkan uang setoran jamaah haji, tapi juga bertugas mencari dan menutup kekurangan dana haji dari masyarakat.


Dengan gambaran yang dipaparkan pada FGD kali ini, kita berharap masyarakat kembali percaya kepada pemerintah terkait pengelolaan keuangan haji. Memang tidak mudah mengembalikan kepercayaan masyarakat, apalagi terkait dengan masalah keuangan.


Sementara Jon Kennedy Aziz anggota Komisi 8 DPR RI memaparkan, terkait pengelolaan biaya haji, BPKH selaku mitra kerja Komisi 8 selalu melakukan rapat dan menginformasikan semua kegiatan nya kepada DPR RI. Jadi bagaimana cara, bagaimana pengelolaan biaya haji ini selalu atas persetujuan DPR RI.


Jon Kennedy Aziz berharap dengan sosialisasi lewat FGD hari ini, masyarakat memahami apa itu BPKH, apa fungsinya dan apa manfaat yang dihasilkannya. Sehingga masyarakat pun mengetahui bagaimana pengelolaan biaya haji yang telah mereka setorkan sebelumnya. (Gusnia/fika)

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius