Nakes RSAM Bukittinggi Keluhkan Keterlambatan Pembayaran Insentif



SUMBARNET.COM - Keterlambatan pembayaran jasa pelayanan dan pengawalan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid19 tahun 2020 terjadi di RS Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.


Hal ini disampaikan oleh Misfatria Noor koordinator perawat isolasi Covid19 kepada tim media melalui nomor whatsap pribadinya, terkait adanya pertemuan dengan Kadis Kesehatan Provinsi Sumbar dan Komisi V DPRD Provinsi Sumbar Novrizon bersama jajaran RSAM pada Kamis (25/3).


"Pertemuan itu membahas tentang pengawalan insentif nakes tahun 2020 yang belum dibayarkan sejak agustus 2020 hinga Desember serta pembayaran jasa pelayanan covid yang sudah sejak 1 tahun dibuka belum dibayarkan," kata Misfatria Noor.


Misfatria Noor menyebut, "dengan adanya pertemuan kemarin memberikan pencerahan, karena selama ini komunikasi yang tidak sampai ke kami tentang insentif tersebut sehingga menimbulkan praduga dan kebingunggan kami," sebutnya.


"Kami berharap kedepannya komunikasi antara manajemen RS dan karyawan terbuka dan transparan sehingga apapun permasalahan RS baik keuangan dan pelayanan RS sama2 dipahami oleh karyawan," harap  Misfatria.


Misfatria membeberkan bahwa pembayaran jasa pelayanan Covid19, sehari sebelum kedatangan Kadis Kesehatan dan Komisi V DPRD sudah dibayarkan.


"Jika memang karyawan harus menanggung beban RS, sebaiknya disampaikan secara terbuka dan kami akan mendukung RS untuk melakukan tindakan terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut," ungkap Misfatria.


Menurut Misfatria seharusnya tenaga kesehatan mendapat apresiasi dari pemerintah atas jasanya menjadi garda terdepan melawan pandemi Covid19. Namun keterlambatan pembayaran ini bisa berpotensi menambah masalah bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya.


"Insentif ini sangat berguna bagi para perawat. Pemerintah harus menghargai perjuangan mereka, mereka juga berjasa, tapi tidak mendapat insentif dari pemerintah. Jadi, seperti sukarela memberi insentif untuk mereka yang tidak dapat," ujar Misfatria.


Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi ketika dikonfirmasi oleh tim awak media membenarkan kabar adanya kendala pembayaran jasa pelayanan dan penggawalan pembayaran insentif tersebut.


"Nanti kita cari waktu yg tepat ya. Saya ada rapat, info tentang insentif RSAM bisa juga dikonfirmasi dengan Wadir Keuangan RSAM yaa. Sudah ada beberapa solusi yang disarankan," tutup Arry.


Seharusnya pemerintah lebih rinci dalam mengatur proses penyaluran insentif kepada dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Sebab, keterlambatan pembayaran jasa pelayanan dan pengawalan pembayaran insentif terjadi karena diduga aturan penyaluran dana yang kurang jelas serta mekanisme pencairan insentif yang berbelit-belit.


Sesuai dengan aturan Menteri Kesehatan, proses pembayaran insentif tenaga kesehatan dilakukan oleh masing - masing fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas. Lalu insentif tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit daerah disalurkan lewat pemerintah daerah.


Dari investigasi tim awak media bahwa banyak karyawan  RSAM Bukittinggi berharap pembayaran insentif tepat waktu. Tidak saja Covid19 tapi juga jasa - jasa karyawan lain. Transfer jasa ke masing - masing rekening tenaga kesehatan sudah tepat. Cara ini dianggapnya lebih prosedur sesuai niat pemerintah tidak melewati birokrasi di daerah dan manajemen rumah sakit yang berbelit untuk menghindari pemotongan insentif dengan kalkulasi yang benar sebelum ditransfer.


"Semoga Gubernur atau Wakil Gubernur kita yang baru ini dapat menengahi atau mengatasi masalah ini," harapnya beberapa karyawan yang enggan disebut namanya.


Selanjutnya tim awak mediapun mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Direktur RSAM Dr. Khairul Said, melalui pesan singkat WhatSap tidak menjawab dan saat di hubungi ke selulernya mengatakan kondisinya sedang sakit. 


Wakil Direktur Umum dan Keuangan Elfa Yenti. SE. MSi ketika dikonfirmasi oleh tim awak media mengatakan, "dalam pertemuan dengan Kadis Kesehatan Provinsi Sumbar ketika itu telah menjelaskan penyebab keterlambatan pembayaran insentif Covid19 untuk tenaga kesehatan, Bapak Dinkes akan segera membayarkan insentif karena anggarannya sudah ada, begitu informasinya, tks," katanya.


Tidak puas sampai disitu, tim awak media mencoba mencari kejelasan atas informasi adanya kunjungan dari Novrizon anggota Komisi V DPRD Sumbar dengan Kadis Kesehatan Sumbar ke RSAM dan apa hasil dari pertemuan itu. Namun sampai saat ini Novrizon belum menjawab.


Sampai diturunkan berita ini, tim awak media terus berusaha mencari kebenaran informasi tersebut dan sampai dimana tindak lanjut dari pihak terkait dalam menyelesaikannya.


Dilansir dari Kompas.com aturan terkait insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid19 tertuang dalam Keputusan Menkes Nomor HK.01.07.MENKES/278/2020.


Di dalam aturan tersebut dijelaskan, besaran insentif untuk tenaga kesehatan masing-masing yakni, dokter spesialis Rp 15 juta per orang, dokter umum dan gigi Rp 10 juta per orang, bidan dan perawat Rp 7,5 juta per orang, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta per orang.


Insentif nakes itu diambil dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 ke sektor kesehatan Rp 176,3 triliun. Per 17 Maret, realisasi anggaran PEN untuk sektor kesehatan baru Rp 12,4 triliun atau sekitar 7 persen dari pagu yang ditentukan. (tim)

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius