Pancasila Berperan Sebagai Grundnorm Pembentukan Hukum Nasional


Oleh: LAURENSIUS ARLIMAN S

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Padang & Advokat Rumah Bantuan Hukum


Tulisan ini tidak akan memperdebatkan kapan lahirnya Pancasila, atau kapan Pancasila mulai dikenal. 

Tapi kita mengenal Pancasila adalah warisan dari para founding fathers yang merupakan gabungan pikiran dari budaya dapat terus hidup dalam jiwa masyarakat. 

Pancasila lahir dari nilai, norma, tradisi dan cita-cita Bangsa Indonesia sejak masa lalu, bahkan sebelum negara ini merdeka.

Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan bisa menjadi bintang penuntun bagi bangsa Indonesia.

Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945

Bung Karno di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 sebenarnya menyampaikan sejumlah prinsip yang disebut Pancasila.

Bung Karno mengemukakan prinsip-prinsip Pancasila sebagai Philosofische grondslag dari Indonesia Merdeka.

Soekarno berinisiatif untuk membentuk panitia kecil lagi untuk mempercepat dirumuskannya dasar negara. 

Panitia kecil bentukan Soekarno beranggotakan sembilan orang yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan. 

Panitia Sembilan menghasilkan rancangan Pembukaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta.

Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI meletakkan secara formal Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945, sekaligus mengesahkan konstitusi negara.

Pancasila Sebagai Grundnorm

Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek. 

Hal ini mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya itu sendiri. 

Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan bintang pemandu. 

Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Sebagai norma dasar (grundnorm).

Pembentukan Hukum Nasional

Pada masa reformasi, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum masih memperoleh rumah hukum melalui TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. 

TAP MPR ini tidak lagi ditegaskan secara eksplisit tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional.

Maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan guna memepertegas kembali kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.

Tetapi jika dilihat kembali hirarki peraturan perundang-undangan menurut UU ini, TAP MPR sebagai rumah hukum Pancasila dihilangkan.

UU tersebut kemudian diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang sama. 

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di bawah UUD 1945.

UU ini pun dirubah, karena terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat, menjadi UU 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .

Hal ini menunjukkan Pancasila sebagai sumber tertib hukum penting untuk diberi legitimasi yuridis agar memenuhi unsur kepastian dalam sistem hukum.

Akan tetapi, walaupun Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki legitimasi yuridis baik dalam TAP MPR maupun dalam UU tetap saja tidak memberi jaminan kepastian hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

Dibuatnya aturan hukum sesungguhnya ditujukan agar aturan itu dapat ditegakkan secara maksimal, jika aturan yang telah dibuat itu dapat ditegakkan secara maksimal maka diharapkan akan dapat menciptakan dua hal, yaitu keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.sumbarnet.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius